Menu

Sulut, Bukan Lagi ‘Nyiur Melambai’ tapi ‘Sawit Melambai’

  Dibaca : 30 kali
Sulut, Bukan Lagi ‘Nyiur Melambai’ tapi ‘Sawit Melambai’

indoBRITA, Amurang – Masalah yang mendera petani kelapa (kopra, red) khususnya di Minahasa Selatan dan umumnya di Sulawesi Utara. Bahkan, Sulut yang dikenal dengan nama ‘Nyiur Melambai’ seakan-akan habis dengan masalah harga kopra yang anjlok. Termasuk, dalam satu tahun terakhir ini, harga kopra hanya berkisar Rp 4000-an/kg. Ini pertanda, bahwa baik Pemprov Sulut maupun Kabupaten Minsel belum bisa mencari solusi.

Melihat hal diatas, Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sulawesi Utara (APEKSU) George J Umpel angkat suara. ‘’Kenapa harga kopra terpuruk atau anjlok dibawah harga. Padahal, kopra adalah ‘urat nadi’ warga ‘Nyiur Melambai’. Namun demikian, sekarang tidaklah demikian. Ini karena, belum ada solusi bagaimana memberikan yang terbaik bagi petani atau masyarakat secara umum,’’ujar Umpel, Rabu (5/12/2018).

Umpel juga menjelaskan, bahwa harga kopra anjlok akibat pasokan kelapa sawit ikut merajalela di Sulut pada umumnya. Padahal, belum ada produksi kelapa sawit dari Sulut. Kalaupun ada, hanya puluhan hektar lahan yang ditanam kelapa sawit. Yang mana, saat ini ada di Poigar Bolmong dan Wawuntulap-Tatapaan. Lainnya, belum terdengar soal tanaman tersebut.

Baca juga:  OD-SK Terus Berjuang untuk Petani Kopra

‘’Kenapa sawit, Umpel menambahkan. Sawit dikenal milik konglomerat. Bahkan, untuk menanam sawit diberikan scan kredit oleh pemerintah. Kenapa kelapa, yang semuanya adalah petani kecil tidak ditunjang dengan scan kredit. Ini jelas tidak ada keadilan,’’katanya.

Dikatakannya lagi, jadi sebenarnya. Pemerintah, DPR RI harus memperjuangkan scan kredit bagi petani kelapa. Kalau sawit dapat scan kredit, maka juga petani kelapa harus mendapat scan kredit. ‘’Itu baru adil namanya. Sulut ini, dengan dibukanya tanaman sawit, maka kelapa itu akan hilang perlahan-lahan,’’tegas Umpel.

Menurut Umpel lagi, Sulut dikenal dengan ‘Nyiur Melambai’. Tetapi sekarang ‘Sawit Melambai’. Dengan adanya scan kredit, maka penanaman sawit terbuka luas. ‘’Ya terbuka luas. Karena pemerintah saja memberikan scan kredit bagi konglomerat sawit. Bisa dibayngkan, mereka tanam 10 hektar sawit, juga akan mendapat keuntungan milliard dari sawit tersebut,’’sebutnya.

Sekali lagi, untuk mengola kelapa sawit. Sudah barang tentu, harus memiliki 2000-an hektar. Sedangkan di Sulut baru sekitar 140-an hektar. Berarti, hasilnya dikirim ke Medan. Karena Medan adalah pasokan terbesar di Indonesia.

Baca juga:  Suplai Obat ke Dalam Lapas Tewaan, Dua Perempuan Diciduk Polisi

‘’Itu untuk bangun pabrik kelapa sawit. Oleh sebab itu, disampaikan kepada pemerintah untuk menindaklanjuti bantuan bagi petani kelapa. Biar nanti, bisa bersaing dengan konglomerat sawit. Ingat, kebun sawit hanya dimiliki konglomerat. Sedangkan petani atau pengola dibayar oleh konglomerat tersebut,’’kuncinya.

Senada dikatakan Drs Dicky J Umpel, BSc, tokoh pejuang Minsel. ‘’Kalau hanya 2000-an hektar, itu harus ada bapak angkat. Jadi, mereka tidak olah sendiri. Kecuali dikirim ke Medan. Dengan demikian, apapun yang disampaikan GJ Umpel adalah benar. Pemerintah lebih dulu membantu scan kredit. Biar antara petani kelapa dan sawit ‘makmur’ dengan sendirinya. Termasuk tidak akan ada gejolak,’’paparnya.

Seperti awal November 2018 petani melakukan demo di PT Cargill Indonesia di Kawangkoan Bawah. Memang, PT Cargill adalah satu-satunya pabrik kopra di Indonesia dan hasilnya dieksport ke Amerika dan Belanda (Eropa). ‘’Tapi, karena pasar dunia yang mengatur. Maka, harga kopra pun diatur oleh pasar dunia. Tapi sebetulnya, pemerintah yang harus ambil sikap guna melihat nasib petani kopra,’’tekannya lagi. (ape)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional