Menu

Produksi Perikanan tak Maksimal, tapi Angka Kemiskinan Sulut Paling Rendah se Sulawesi

  Dibaca : 54 kali
Produksi Perikanan tak Maksimal, tapi Angka Kemiskinan Sulut Paling Rendah se Sulawesi
indoBRITA, Manado – Perikanan Sulawesi Utara (Sulut) mengalami penurunan prpduksi. Hal ini diakibatkan adanya kebijakan pemerintah pusat. Kendati demikian, lesunya sektor perikanan tak membuat kemiskinam di daerah ini meningkat.
Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven Kandouw mengatakan Sulut menjadi provinsi yang paling rendah tingkat kemiskinannya se Pulau Sulawesi di tengah tantangan yang terjadi di sejumlah sektor.
“Sulut punya enam dari dua belas industri perikanan terbesar di Indonesia hampir semua hanya bisa beroperasi paling tinggi 20 persen dari kapasitas produksi karena suplainya tidak maksimal dilarang karena moratorium dari kementerian perikanan tapi kita patut berbangga karena angka kemiskinan di seluruh Sulawesi kita paling rendah,” kata Kandouw saat membuka Rapat Koordinasi Penguatan Ekonomi Masyarakat di Manado, Jumat 12/4/2019) pagi.
Disamping itu, lanjut Kandouw, karena peranan Gubernur Sulut Olly Dondokambey selama tiga tahun belakangan ini sektor pariwisata Sulut mengalami pertumbuhan pariwisata tertinggi se Indonesia walaupun tidak termasuk 10 destinasi unggulan di indonesia.
“Tahun 2015 kita masih dua belas ribu kunjungan wisatawan satu tahun sekarang sudah berkisar sebelas ribu sampai ribu satu bulan kunjungan dan kedepan bapak gubernur sudah buka airline yang baru dari kinibalu dan davao,” jelas Kandouw.
Lebih jauh, menurut Kandouw, data BPS menyebutkan bahwa sumbangan pariwisata yang tadinya hanya empat persen di pdrp sekarang sudah mencapai enam belas persen.
“Sudah waktunya mencari mengrade terobosan baru untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dengan mengelaborasi dan kolaborasi pariwisata lokal wisdom kita yang belum tergarap dengan baik,” ujar Kandouw
Tambah Kandouw, kebijakan pemerintah menggunakan goverment expenditur pertama output outcomenya jelas dan lebih utama suitinebel bisa terus berlangsung dan dirasakan oleh masyarakat. Wagub Kandouw juga mengingatkan pentingnya koordinasi antara kabupaten /kota Provinsi dan pemerintah pusat agar program yang di rencanakan bisa berjalan dengan baik dan harapan bapak gubernur dana desa dari Rp1.7 triliun bisa jadi Rp3 triliun .
Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kawasan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Sonny Harry B Hamadi mengatakan ingin membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri melalui proses penguatan ekonomi masyarakat melalui kegiatan kegiatan yang ada.
“Tugas kita sebagai pemerintah menciptakan dan memungkinkan mereka membangun wirausaha dengan mudah jadi membangun sistem sehingga mereka mampu untuk bangkit sendiri,” katanya.
Dengan dana desa semakin besar harus betul betul memberi manfaat masyarakat yang ada di desa.
“Penguatan ekonomi masyarakat di desa menjadi prioritas pembangunan desa berikutnya selama ini kita prioritas pembangunan infrastruktur di 2019 kita dorong penguatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di desa,” ujarnya
Dia optimis Sulut punya potensi yang besar untuk mengelola bumdes apalagi Sulut termasuk provinsi dengan indeks pembangunan manusia yang sangat tinggi dan dengan rakor ini yang di hadiri oleh kepala dinas kabupaten kota bisa mengali potensi dan berfikir bagaimana desanya mengalami kemajuan lebih cepat lebih cepat dan lebih cepat lagi,” tutup Hamadi.
Rakor tersebut turut dihadiri jajaran Kemenko PMK, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Provinsi Sulut Royke Mewoh , Kepala Biro Kesra Sulut Kartika Devi Tanos.(sco)
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional