indoBRITA, Mitra – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) menggelar rapat paripurna tentang Penyampaian Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun anggaran 2018 serta Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun anggaran 2016, yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Tonny Hendrik Lasut didampingi Wakil Ketua Khaterin Mokodaser, bertempat di ruang rapat DPRD, Rabu (21/6/2017).
Mewakiki Bupati, Seketaris Daerah (Sekda) Mitra, Ir Dari Liwe MSc dalam rapat tersebut mengapresiasi DPRD sebagai mitra kerja dari eksekutif yang telah bersama-sama membentuk daerah ini sehingga bisa meraih hasil yang terbaik dalam pengelolaan keuangan.
“Sangat penting peranan DPRD dalam pengawasan sehingga telah membantu kami dalam meraih hasil yang maksimal dalam pengelolaan keuangan daerah, yang sudah dua kali mendapat predikat WTP,” ujar Liwe.
Dirinya berharap, kedepan dalam sistem keuangan yang sama, lebih dimantapkan lagi. “Selain WTP prioritas dipertahankan, sistem keuangan daerah di 2018 khusus Minahasa Tenggara, diharapkan akan menjadi barometer bagi daerah lainnya,” kata Sekda.
Ia mengatakan, pembahasan anggaran untuk tahun 2018, mengutakaman kepentingan masyarakat. Dengan berbagai pembangunan dan bantuan untuk kesejahteraan masyarakat.
“Anggaran yang akan digelontorkan pemerintah tentunya juga untuk kemakmuran masyarakat Minahasa Tenggara. Dimana program pembangunan dan bantuan akan terus menjadi perhatian pemerintah,” kata dia.
Sementara, untuk laporan pertanggungjawaban APBD 2017 lalu, lanjut Sekda, sudah disampaikan dan diterima oleh semua fraksi di DPRD.
“Sudah diterima oleh DPRD dengan baik tentunya. Dan ini merupakan kebanggaan bagi kami karena kerjasama dengan DPRD berjalan baik,” ucapnya.
Turut hadir dalam paripurna tersebut, Asisten 1 dan 2, Wakapolres Minsel, Koramil, Sejumlah SKPD serta Camat.(tjp)
