Ajukan Duplik, Penasehat Hukum MMS Bertetap pada Pendiriannya

  • Whatsapp
Mantan Bupati Marlina Moha Siahaan (MMS) usai menjalani persidangan beberapa waktu lalu (foto: nji)

indoBRITA, Manado – Sidang kasus dugaan korupsi Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) Bolmong yang menyeret MMS alias Marlina, kembali bergulir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri (PN) Manado, kemarin.

Sidang mantan orang nomor satu di Bolmong Raya ini, semakin menarik untuk disimak. Setelah diganjar tuntutan penjara 4 tahun lebih oleh JPU Da’wan Manggalupang, menangkis tuntutan tersebut lewat pembelaannya dibacakan pada Selasa (11/07) lalu
Dimana terdakwa membantah telah melakukan korupsi dana TPAPD yang mencapai angka miliaran rupiah, dan menuding pihak JPU terkesan memaksakan dakwaan terhadapnya.

Menanggapi itu, JPU sendiri telah mengajukan replik, pada Rabu (12/07), yang menyatakan bahwa dasar tuntutan JPU telah jelas dan dibuat dengan cermat dan teliti serta aspek pidana yang dimaksud.

“Terdakwa dalam perkara ini telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan JPU,” katanya.

Baca juga:  Kapolda Sulut Kunjungi Kodam XIII/Merdeka dan Korem 131/Santiago

Replik JPU, dibalas lagi oleh pihak MMS lewat duplik yang dibacakan Kamis (13/07) kemarin. Penasehat Hukum dari terdakwa MMS, yakni Adv Muhammad Suherman SH dan Adv Chandra Paputungan SH MH, menegaskan bahwa duplik mereka berdasarkan pembelaan pada tanggal 11 Juli 2016.

“Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa atas dasar duplik ini bertetap pada Pledoi (pembelaan) yang telah dibacakan pada tanggal 11 Juli 2016, seraya mohon terdakwa dibebaskan dari dakwaan. Atau setidak-tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum,” pinta mereka di depan Majelis Hakim yang diketuai Sugiyanto.

Seusai mendengarkan pembacaan duplik, Majelis Hakim menunda sidang hingga pekan depan dengan agenda pembacaan putusan.

Perlu diketahui terdakwa MMS telah didakwa bersalah JPU atas penyalahgunaan dana TPAPD Bolmong sebesar Rp1,2 miliar lebih dengan menggunakan pasal 2 ayat (1), jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambahkan dengan UU RI No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 tahun 1999, jo pasal 55 ayat (1) Ke-1, jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana, dalam dakwaan primair.

Baca juga:  Lakukan Curas, Oknum Sopir Taksi Online Ditangkap Tim Mapan Polresta Manado

Sementara dalam dakwaan subsidair, tim JPU bersandar pada pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 tahun 1999, jo pasal 55 ayat (1) Ke-1, jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Selain itu, terdakwa juga dijerat dengan pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf f UU RI No 25 Tahun 2003 tentang Perubahan UU RI No 15 Tahun 2012 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. (hng)

Pos terkait