Menu

Komisi III Desak Dinas ESDM Tuntaskan TGR Rp265 Juta

  Dibaca : 295 kali
Komisi III Desak Dinas ESDM Tuntaskan TGR Rp265 Juta
Pembahasan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan anggaran tahun 2016 antara Komisi III DPRD Sulut dan Dinas ESDM di Ruang Rapat I DPRD (foto: skivo)

indoBRITA, Manado- Komisi III DPRD Sulut mendesak Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menuntaskan tuntutan ganti rugi (TGR) kepada tiga perusahaan, yakni CV Pratama Karya, CV Kurbja Jaya dan CV Toliang terkait pelaksanaan tender pengadaan Solar Home System (SHS) di tahun anggaran 2016 sebesar Rp265 juta.

“Kita minta ini segera diselesaikan. Jangan cuma kasih peringatan, tapi uangnya juga harus ditagih,” tegas Ketua Komisi III Adriana Dondokambey saat rapat pembahasan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan anggaran tahun 2016, di Ruang Rapat I, Rabu (19/07/2017).

Menurut politisi PDIP itu, jika tidak segera dibereskan otomatis akan berimbas pada pemerintahan Olly Dondokambey-Steven Kandouw. “Memang sudah dapat WTP, tapi temuan dan catatan-catatan dari BPK harus seger dikoreksi termasuk ganti rugi. Harus jemput bola, jangan diam di tempat,” tambah Dondokambey.

Baca juga:  TKD Eks Pegawai Dispenda Minut Jadi Tumbal TGR

Menanggapi hal ini, Kepala Dinas ESDM J A Tinungki menjelaskan, pihaknya sudah berulangkali memberi teguran tapi tak juga diindahkan.“Tiga perusahaan tersebut, masing-masing CV Pratama Karya senilai Rp50 juta, CV Kurnia Jaya Rp159 juta dan CV Toliang Jaya Rp55 juta. Mereka sudah ditegur, tapi belum ada tindaklanjut, dan kami telah menyerahkan ke proses hukum untuk perusahaan-perusahaan ini,” terang Tinungki.

“Ganti rugi itu adalah untuk uang transport bagi tiga perusahaan tersebut. Yang ternyata tidak boleh dianggarkan sebagaimana temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” sambung dia. “Yang jelas pengadaan 417 unit SHS tersebar di tiga kabupaten yaitu Sitaro, Sangihe dan Boltim,” kata dia lagi.

Sebelumnya, program tersebut di sorot Fraksi Golkar. Ketua Fraksi Golkar Edison Masengi mengungkapkan, sesuai temuan dilapangan ada oknum instansi teknis menjelaskan kepada masyarakat bahwa program anggaran diperjuangkan kelompok tertentu.

Baca juga:  Gaji dan Tunjangan Sesuai Perwako 2017, Pinkan Nuah: Kami Jadi Korban

“Ini jelas tidak mendidik. Menurut kami ini adalah pembohongan publik. Ini perlu diluruskan. Karena, program ini semata-mata adalah uang rakyat yang ditata dalam APBD. Kami memahami kondisi politik. Silahkan. Sah-sah saja. Tapi, bahasanya lebih dipercantiklah,” sindir Anggota Komisi III ini beberapa waktu lalu.

Sekretaris DPD I Golkar Sulut ini mengakui kalau alokasi anggaran itu sudah disetujui.“Tapi, ini menjadi pembelajaran kepada pemerintah. Artinya, di Sulut ada 15 kabupaten/kota. Banyak daerah membutuhkan bantuan itu. Kenapa semuanya difokuskan ke Sangihe. Kami juga tidak persoalkan, yang penting ketika penyaluran itu betul-betul. Disamping itu perlu ditekankan kepada masyarakat bahwa program itu dari pemerintah, uang rakyat dan bukan usaha kelompok tertentu,” tuturnya. (smm)

KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional