IndoBRITA, Manado – Berbagai kritikan dan masukan disampaikan Fraksi Restorasi Nurani untuk Keadilan (FRNK) di DPRD Sulut, dalam pendapat akhir Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan Anggaran tahun 2016, Kamis (20/7/2017). Di antaranya anggaran seremonial yang dianggap pemborosan dan kurang menyentuh masyarakat.
Ketua FRNK Felly Runtuwene mengatakan, pemerintah harus lebih fokus pada anggaran-anggaran yang menyentuh kebutuhan publik. Khususnya infrastruktur, bantuan pendidikan dan kesehatan.
Anggota Komisi III ini mencontohkan, anggaran-anggaran seremonial kerap menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di hampir setiap tahun anggaran.
“Seperti contoh agenda Apresiasi Film Indonesia (AFI) yang dana untuk biaya mendatangkan artis jadi temuan BPK. Harus lebih hati-hati. Dan untuk anggaran selanjutnya, lebih baik fokus pada anggaran publik,” kata politisi Partai Nasdem itu.
Wakil Gubernur Steven Kandouw menanggapi masukkan itu menyatakan bahwa apa yang disampaikan FRNK akan ditindaklanjuti. Namun, wagub menjelaskan, anggaran seremonial pun mendatangkan banyak keuntungan untuk daerah. Dimana daerah MICE (Meeting, Incentive, Convention dan Exhibition) yang disematkan kepada Sulut telah membuat daerah ini mendapatkan pemasukan yang tidak sedikit.
Menurut dia, efek dari agenda-agenda seremonial yang digelar di Sulut tidak bisa diukur head to head melainkan lewat produk domestik regional bruto (PDRB).
“Efeknya ke pengusaha-pengusaha hotel, para turis datang membelanjakan uang mereka di sini. Ekonomi kita meningkat,” terang Kandouw.
Ia juga mengatakan, pada November nanti, Sulut akan menjadi tuan rumah pelaksanaan Festival Film Indonesia (FFI).
“Bantuan dari pemerintah pusat Rp8 miliar, nanti di APBD kita sediakan Rp3 miliar. Kita akan kedatangan banyak tamu,” kata Kandouw bangga. (smm)
