Lantik Kepsek Bermasalah Hukum, OD-SK Kecolongan

  • Whatsapp
SMKN 2 Manado (ist)

indoBRITA, Manado – Kepala Sekolah (Kepsek) SMKN 2 Manado berinisial JRK diketahui saat ini sedang berurusan dengan pihak Polres Manado karena dilaporkan dengan dugaan melakukan pengerusakan fasilitas sekolah.

Kasus tersebut terjadi pada 8 Mei 2017 lalu sebelum JRK dilantik sebagai Kepsek SMKN 2 Manado menggantikan Alex Tuilan pada awal Juli lalu.

Bacaan Lainnya

Pengamat pemerintahan, Taufik Tumbelaka ketika diminta tanggapannya menyatakan bahwa, bila kasus hukum yang menjerat JRK memang benar-benar ada, maka Gubernur Olly Dondokambey (OD) dan Wakil Gubenrnur Steven Kandouw (SK) kecolongan.

Baca juga:  Johny Rondonuwu: Kekuatan Tiga Etnis, Barmas Siap Jaga Kebhinekaan

“Dalam UU ASN, etika birokrasi dan perilaku itu jelas. Dasarnya, pengajar atau pendidik bukan hanya akan dicontoh tapi menjadi panutan. Jadi dalam hal ini, perilaku orang penting menjadi penilaian khusus dalam penempatan Kepsek. Nah, patut dipertanyakan kalau ada yang terlewat variable tersebut. Jika ada informasi tak lengkap yang diberikan kepada Gubernur dan Wagub, pertanyaannya sekarang apakah itu memang lewat atau sengaja? Kalau memang sengaja, kecolongan noh Gubernur dan Wagub,” kata Tumbelaka.

Ia pun menghimbau kepada OD-SK untuk meninjau kembali penempatan pejabat maupun Kepsek yang terjerat masalah hukum. Hal ini sangat penting menurutnya, agar supaya siapapun yang ditunjuk OD-SK memiliki kredibilitas dan prilaku yang baik.

Baca juga:  Syukuri Usia 2 Tahun; Kenang Almarhum Lilik Pendiri KAGAMA Manado

“Kalau kecolongan, yah harus ditinjau lagi. Tidak tepat jika yang bermasalah hukum, diberikan kepercayaan, apalagi menjabat pimpinan di institusi pendidikan,” imbau Tumbelakan.

Sementara itu, Anggota DPRD Sulut, Kristovorus Deky Palinggi (KDP) menilai, penempatan posisi kepala sekolah SMA/SMK merupakan hak prerogative eksekutif.

“Hanya saja sebagai masukan, kepala daerah bisa menempatkan orang-orang yang tepat. Artinya, melihat dari pengalaman dan kompetensi. Jangan orang-orang yang sudah pernah terlibat dalam kasus-kasus hukum,” saran Wakil Ketua Komisi I itu. (sco/smm)

Pos terkait