“Saya harap bapak dan ibu dapat melaksanakannya dengan baik guna penyempurnaan RKPD perubahan tahun 2017,” katanya kepada para Kepala SKPD yang mengikuti pertemuan itu.
Setiap perubahan rencana kerja itu, menurut Olly, dapat dilakukan jika terdapat ketidaksesuaian dalam evaluasi pelaksanaan pada tahun berjalan.
“Sesuai peraturan perundang-undangan, perubahan RKPD Tahun 2017 dapat dilakukan apabila adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah,” ujarnya.
Lebih jauh, masih dalam sambutan, Gubernur Olly menegaskan pentingnya 10 program prioritas pembangunan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkepribadian, berdaulat dan berdikari melalui pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi dan penguatan ekonomi lokal secara inklusif.
Adapun kesepuluh program itu adalah Pembangunan dan pengembangan infrastruktur, Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, Pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan, Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, Revitalisasi pertanian untuk membangun ketahanan pangan.
Kemudian, Pengembangan kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil, Pengembangan industri pariwisata, peningkatan MICE serta pelestarian budaya lokal, Peningkatan iklim investasi, ekonomi lokal/kreatif, Reformasi birokrasi tata kelola pemerintahan yang baik dan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).(sco)
