IndoBRITA, Manado – Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulawesi Utara (Sulut) Edwin Silangen mewakili Gubernur Olly Dondokambey membuka Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) kepemimpinan di Badan Pendidikan dan Pelatihan (Bandiklat) Provinsi Sulut. Moment itu ternyata sudah lama dinanti-nantikan oleh Sekprov.
“Biasanya saya datang ke Bandiklat hanya sebagai narasumber. Tapi saat ini lain, akhirnya saya membuka serta menutup pendidikan dan pelatihan,” ujar Silangen saat membuka Diklat kepemimpinan tingkat III dan Diklat Revolusi Mental bagi ASN perempuan sekaligus penutupan Diklat kepemimpinan tingkat IV Pemprov Sulut, Jumat (4/8/17).
Silangen pun meminta maaf atas keterlambatannya dalam membuka kegiatan ini.
“Saya mohon maaf karena sudah dijadwalkan pukul 1, tetapi saya juga tadi ikut mendampingi pak gubernur dan pak wagub menjemput Ibu Megawati di bandara jadi minta maaf sedikit terlambat,” ujarnya diawal sambutan.
Di kesempatan itu, Sekprov meminta para peserta diklat tidak mengecewakan pimpinan.
“Masih ada pejabat struktural yang belum ikut diklat seperti ini. Makanya kepercayaan ini jangan disia-siakan,” tuturnya.
Tak lupa, Silangen memberikan ucapan selamat kepada peserta diklat kepemimpinan IV yang telah selesai mengikuti diklat.
“Bagi peserta yang baru ikut kepemimpinan III diharapkan mengikuti diklat dengan sebaik-baiknya,” tukasnya.
Diakhir sambutan, Silangen mengapresiasi pimpinan dan jajaran Bandiklat serta widyaswara dalam melaksanakan diklat dengan baik.
Sebelumnya, Kepala Bandiklat Sulut Jeffry Senduk mengatakan badan yang dipimpinnya merupakan lembaga yang telah terakreditasi menyelenggarakan diklat kepemimpinan.
“Saat ini menggunakan pola on off. Jadi, ada dua minggu di Bandiklat kemudian dua minggu di kantor, sudah tidak seperti dulu marathon,” ungkapnya.
Untuk tahun ini, sejak Januari hingga Agustus sudah belasan diklat dilaksanakan di Bandiklat.
“Sasaran utamanya adalah mengembangkan potensi kepemimpinan,” tukasnya.
Turut hadir dalam kesempatan itu, diantaranya Kepala Badan Kepegawaian Daerah Femmy Suluh dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak.(sco)
