Bahas Kenaikan Tunjangan, DPRD Ciptakan Rekor Pembahasan Ranperda Tercepat

Pansus Ranperda Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD saat melakukan pembahasan di ruang rapat I, Rabu (9/8/2017).

IndoBRITA, Manado – Pembahasan Ranperda Hak Keuangan dan Administratif Anggota dan Pimpinan DPRD telah rampung. Ada rekor baru yang tercipta, dimana pembahasan ranperda tersebut hanya membutuhkan waktu empat jam, padahal biasanya untuk satu ranperda, DPRD biasanya bekerja paling cepat tiga bulan bahkan hingga menahun. Upaya untuk menaikkan tunjangan anggota DPRD Sulut sangat kompak dilakukan pimpinan dan personil pansus.

Kekompakan ini jelas terlihat, pansus sempat menggelar pertemuan sembunyi-sembunyi di ruang rapat ketua DPRD, Rabu (9/8/2017). Pansus yang dipimpin Billy Lombok itu dengan kilat membahas pasal per pasal dan ayat per ayat ranperda tersebut. Mulai dari uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan alat kelengkapan, tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses, hingga jaminan kesehatan hingga kematian.

Baca juga:  Bawaslu Minut Gelar Rakor Netralitas ASN dan TNI/Polri Hadapi Pilkada 2020

Selain itu, sempat juga terkuak, bahwa dalam rapat pembahasan rahasia yang dilakukan Banggar, kenaikan gaji dan dana tunjangan bakal diperjuangkan hingga bisa menyentuh Rp50 juta. Apalagi dalam KUA-PPAS yang diajukan oleh Sekretariat DPRD, anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp1,4 miliar diusulkan untuk realisasi Peraturan Pemerintah (PP) 18 tahun 2017, yang akan diperdakan oleh DPRD Sulut. Anggaran Rp1,4 miliar itu kabarnya akan digunakan untuk membayarkan tunjangan anggota dewan sebesar kurang lebih Rp30 juta selama tiga bulan, mulai Oktober, November dan Desember. Sementara gaji anggota dewan sebesar kurang lebih Rp19 juta per bulan sudah tertata di APBD induk 2017.

Terkait hal ini, Ketua Pansus Billy Lombok yang dikonfirmasi wartawan membantah jika pihaknya melakukan pertemuan rahasia sebelum menggelar rapat terbuka dengan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Biro Hukum di ruang rapat I.

Baca juga:  Anggota DPR RI Jerry Sambuaga Ajak Masyarakat Sulut Wujudkan Pemilu Damai

“Kami memang sedang makan siang bersama, dan sempat berbincang-bincang sedikit soal ranperda yang akan kami bahas. Tapi itu bukan rahasia,” kata Lombok.

Ia pun membantah jika pihaknya akan berupaya agar gaji dan tunjangan mereka bias mencapai Rp50 juta.

“Kami pansus tidak membahas angka, hanya aturannya saja,” terang Lombok.

Sementara, Sekretaris DPRD Bartholomeus Mononutu saat ditanya soal anggaran Rp1,4 miliar yang diusulkan pihaknya, enggan memberikan penjelasan panjang. Ia berkelit tidak tahu angka persisnya.

“Yang pasti untuk anggaran perubahan dimulai dari Oktober, November dan Desember,” kata Mononutu. (smm)

Pos terkait