Gubernur pun langsung menyampaikan kendala dalam perencanaan yang tengah dilaksanakan sekarang ini.
“Contoh Pelabuhan Bitung, pelabuhan yang bisa digunakan untuk melakukan ekspor impor barang tidak bisa dioptimalkan dikarenakan dari kementerian hanya memperbolehkan segelintir barang saja untuk masuk keluar di pelabuhan bitung. Padahal Kondisi Kesiapan Pelabuhan Bitung bisa lebih, bahkan bisa didorong menjadi pelabuhan bebas, sehingga barang bisa langsung bongkar muat di pelabuhan, tanpa harus ke pulau jawa yang bahkan memakan waktu lebih lama,” tutur gubernur.
Lebih lanjut menurut orang nomor satu di Sulut ini, masalah listrik juga menjadi kendala.
“Bagaimana kita mau dorong UMKM, kalo listrik masih sering mati? Memang kita mendapatkan surplus 45 megawatt listrik, tapi tetap masih didapati kekurangan supply listrik di beberapa tempat,” jelas Dondokambey.
“Ada lagi hambatan dengan angkasa Pura, yang kekurangan petugas Imigrasi, Bea Cukai, bahkan boot antrian untuk wisatawan. Untuk itu saya minta Komisi VI agar hal ini dibicarakan langsung dengan Kementerian terkait,” papar gubernur.
Sementara Itu, Ketua Tim Kunker Komisi VI, Sidik Pangarso mengatakan bahwa terkait masalah Pelabuhan Bitung, setuju untuk didorong menjadi pelabuhan bebas.
“Ini harus segera, agar akses di seluruh Indonesia Timur bisa lewat Pelabuhan Bitung,” jelas Pangarso.
Pangarso beserta seluruh anggota yang hadir berkomitmen untuk secepatnya menyampaikan seluruh aspirasi serta hal lainya yang menjadi perhatian khusus, kepada Mitra Kerja DPR yaitu kementerian yang terkait di Pusat.(sco)
