Komisi VI DPR Diminta Gubernur OD Lakukan Ini

  • Whatsapp
IndoBRITA, Manado – Komisi VI DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kantor Gubernur Sulut, Rabu (9/8/17). Rombongan dari pusat ini bertemu dengan Gubernur Olly Dondokambey (OD) di Ruang Aula CJ Rantung.
Di kesempatan ini, Gubernur Dondokambey meminta Komisi VI DPR RI untuk melakukan penyesuaian terhadap regulasi yang ada di bidang perekonomian, agar supaya potensi daerah yang ada dapat dioptimalkan, serta meringankan hambatan-hambatan yang dihadapi.

Gubernur pun langsung menyampaikan kendala dalam perencanaan yang tengah dilaksanakan sekarang ini.

“Contoh Pelabuhan Bitung, pelabuhan yang bisa digunakan untuk melakukan ekspor impor barang tidak bisa dioptimalkan dikarenakan dari kementerian hanya memperbolehkan segelintir barang saja  untuk masuk keluar di pelabuhan bitung. Padahal Kondisi Kesiapan Pelabuhan Bitung bisa lebih, bahkan bisa didorong menjadi pelabuhan bebas, sehingga barang bisa langsung bongkar muat di pelabuhan, tanpa harus ke pulau jawa yang bahkan memakan waktu lebih lama,” tutur gubernur.

Baca juga:  Dinas PUPR Sulut Bidik Jabfung Tertentu

Lebih lanjut menurut orang nomor satu di Sulut ini, masalah listrik juga menjadi kendala.

“Bagaimana kita mau dorong UMKM, kalo listrik masih sering mati? Memang kita mendapatkan surplus 45 megawatt listrik, tapi tetap masih didapati kekurangan supply listrik di beberapa tempat,” jelas Dondokambey.

“Ada lagi hambatan dengan angkasa Pura, yang kekurangan petugas Imigrasi, Bea Cukai, bahkan boot antrian untuk wisatawan. Untuk itu saya minta Komisi VI agar hal ini dibicarakan langsung dengan Kementerian terkait,” papar gubernur.

Sementara Itu, Ketua Tim Kunker Komisi VI, Sidik Pangarso mengatakan bahwa terkait masalah Pelabuhan Bitung, setuju untuk didorong menjadi pelabuhan bebas.

Baca juga:  Pemprov Sulut Gunakan Pengelolaan Keuangan Berbasis Online

“Ini harus segera, agar akses di seluruh Indonesia Timur bisa lewat Pelabuhan Bitung,” jelas Pangarso.

Pangarso beserta seluruh anggota yang hadir berkomitmen untuk secepatnya menyampaikan seluruh aspirasi serta hal lainya yang menjadi perhatian khusus, kepada Mitra Kerja DPR yaitu kementerian yang terkait di Pusat.(sco)

Pos terkait