IndoBRITA, Manado – Gembrakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) memajukan pariwisata sampai saat ini dinilai masih jalan ditempat. Hal ini disebabkan tidak diikuti tindakan konkrit, seperti pembenahan fasilitas publik dibeberapa tempat destinasi wisata di Sulut.
“Pariwisata jangan hanya jadi retorika. Sarana dan prasarana adalah ujung tombaknya, dan itu harus disiapkan oleh pemerintah. Mulai dari sumber daya manusia hingga fasilitas dan infrastruktur yang memadai,” ucap Anggota DPRD Sulut Eddyson Masengi, Jumat (11/8/2017).
Ketua Fraksi Partai Golkar itu mencontohkan, minimnya tenaga tour guide khusus untuk para turis Tiongkok yang membanjiri Sulut.
“Di sana-sini kita bisa melihat turis Tiongkok kebingungan mencari objek-objek wisata karena tidak ada tour guide. Ini salah satu bentuk nyata bawah pariwisata Sulut masih jalan ditempat. Seharusnya pemprov melakukan pelatihan-pelatihan agar masyarakat kita juga diberdayakan,” ungkap Masengi.
Jika kondisi ini terus berlangsung, anggota Komisi III itu kuatir pariwisata yang diharapkan akan mendatangkan banyak devisa hanya bersifat sementara.
“Guna apa kunjungan turis meningkat drastis, tapi setelah itu mereka tak mau datang lagi. Kita harus buat mereka nyaman hingga mau datang berulang-ulang kali ke Sulut,” ujar wakil rakyat dapil Minsel-Mitra itu.
Memang program tersebut menjadi pembicaraan serius saat rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terkait KUA-PPAS APBD Perubahan 2017, Rabu (9/8/2017).
Pengamat politik dan pemerintahan Taufik Tumbelaka menilai, belum maksimalnya program pariwisata disebabkan semangat pimpinan tidak sejalan dengan kinerja bawahan.
“Saya mengibaratkan kondisi itu bagaikan tubuh manusia yang utuh, namun kepala dan badan tidak berjalan beriringan. Ini dikarena belum sinerginya bentuk implementasi antara atasan dengan bawahan,” sebutnya.
Menurut Tumbelaka, sebenarnya ada kebanggaan tersendiri bagi warga Sulut karena memiliki duet pemimpin, Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw (OD-SK). Terlebih sosok gubernur yang memiliki nama besar dan pengaruh yang kuat dengan hak istimewa yang luar biasa hebat di pemerintah pusat. Hanya saja, realita itu belum mampu dimanfaatkan dengan baik.
“Penyebabnya hanya sederhana, yaitu banyak elemen di daerah ini terlebih di internal lembaga eksekutif Sulut tidak siap menyikapi hal tersebut,” sebut aktivis jebolan Universitas Gajah Mada itu. (smm)
