Mantan Sekda Era SHS Berjuang Masuk Kabinet OD-SK

Gubernur Sulut Olly Dondokambey dan Wagub Steven Kandouw.
IndoBRITA, Manado – Sejumlah pejabat yang ‘berjaya’ di era pemerintahan Sinyo Harry Sarundajang (SHS) berlomba agar bisa masuk dalam kabinet Olly Dondokambey-Steven Kandouw (OD-SK).
Beberapa birokrat waktu pemerintahan yang lalu menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) di sejumlah kabupaten/kota berjuang mendapat rekomendasi dari kepala daerah, biar bisa bertarung dalam open bidding untuk menempati empat jabatan kosong di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut, yang telah dibuka proses lelang jabatan.
Mantan Sekda tersebut, antara lain Arnold Poli (Mantan Sekda Tomohon) dan Sandra Moniaga (Mantan Sekda Minut). Belum lagi dua birokrat yang masih menjabat Sekda, yakni Sekda Sangihe Edwin Roring dan Sekda Sitaro Adri Manengkey, dikabarkan mau kembali ke Pemprov.
Pengamat Politik dan Pemerintahan Taufik Tumbelaka berpendapat tidak ada salahnya pejabat yang ingin hengkang ke Pemprov.
“Lihat saja Pak Edison Humiang sudah dilantik sebagai Kepala Satpol-PP. Lalu kan beliau mantan Sekda Bitung. Satu lagi ada nama Pak Tinungki, mantan Sekda Mitra sekarang jabat Kepala Dinas ESDM. Jadi, semua berpeluang masuk gerbong OD-SK,” tutur Tumbelaka kepada IndoBRITA, Selasa (15/8/17).
Anak Gubernur Sulut pertama ini beranggapan kepala perangkat daerah yang dimiliki OD-SK saat ini belum mampu mengimbangi duo top eksekutif tersebut.
“Pak gub dan wagub so melompat, ini kadis-kadis malah jalan santai. Makanya, perlu ada perombakan dan tidak salahnya mencoba pejabat dari luar Pemprov,” tukas jebolan Universitas Gajah Mada itu.
Diketahui, jabatan eselon II di Pemprov Sulut masih menyisahkan lima kursi kosong, yakni Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan, Kepala Dinas Pangan Daerah serta Staf Ahli Bidang Pemerintahan. Terakhir, Kepala Biro Protokol, Kerjasama dan Komunikasi Publik, namun jabatan ini masih belum dilakukan open bidding.
Ketua Panitia Seleksi Edwin Silangen menuturkan untuk mengikuti open bidding pejabat harus mendapat restu dari kepala daerah.
“Kalau pejabat kabupaten/kota musti ada rekomendasi bupati atau walikotanya, sementara birokrat pemprov, ya pak gubernur,” aku Silangen.
Sebelumnya, Wakil Gubernur (Wagub) Steven Kandouw menegaskan sebelum HUT Provinsi Sulut tanggal 23 September 2017 akan ada perombakan ‘kabinet’ alias rolling jabatan.
“Open bidding untuk jabatan sudah dibuka, dan rolling jabatan juga akan dilakukan sebelum HUT Provinsi,” kata Wagub, belum lama ini.(sco)
Baca juga:  Tersentuh Hati, Dinas PMD Minsel Bantu Panti Gideon Popontolen

Pos terkait