IndoBRITA, Manado— Purna Aktivis Dewan Kerja (PADK) Sulut, menyatakan sikap bahwa menolak Gerakan Pramuka dibawa ranah Politik dan menolak segala bentuk pemahaman Radikalisme serta Intoleransi yang digunakan kelompok tertentu, untuk menghancurkan NKRI.
“Jadi kalau ada pihak yang mau membawa Pramuka keluar dari ranah Pramuka, kemudian masuk ke dunia politik itu berarti tidak mengerti anggaran dasar Gerakan Pramuka. Memang ada beberapa oknum di dalam pengurusan Kuartis Nasional, mempengaruhi langsung atau tidak langsung Gerakan Pramuka pada aliran politik tertentu. Kami menolak itu,” kata Ketua Panitia Temu Nasional Purna Aktivis Dewan Kerja XIII (TENAS PADK XIII 2017), Jerry Tambun didampingi Jerry Ingkiriwang, Senin (21/08/2017).
Lanjutnya mantan Dewan Kerja Pramuka Sulut, bahwa pada tanggal 20-22 Oktober 2017, Sulawesi Utara (Sulut) akan menjadi tuan rumah Temu Nasional Purna Aktivis Dewan Kerja XIII (TENAS PADK XIII 2017). Dimana Tenas PADK bertujuan untuk terus memelihara solidaritas, semangat dan jiwa nasional tanpa dipengaruhi Suku, Agama, Ras dan Bahasa.
“Rencananya kegiatan Tenas PADK XIII, akan diikuti sekitar 400 orang perserta, bertasal dari 614 Kabupaten/Kota seluruh Indonesia,” ucapnya.
Menurut Tambun, peserta Tenas PADK XIII adalah mantan pimpinan Dewan Kerja Penegak dan Pandega, yang sejak memimpin hingga sekarang telah menunjukkan integritas sebagai anak bangsa dalam berbagai profesi.
“Mereka telah menghasilkan banyak anak didik, yang menjadi kaader Pramuka, dalam membangung bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila,” katanya lagi.
Tenas PADK XIII, akan menyatakan sikap dalam menyikapi perkembangan radikalisme dan intoleransi. Para anggota purna dewan kerja daerah Gerakan Pramuka sangat yakin bahwa keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD NKRI tahun 1945, adalah suatu yang mutlak dan perlu dilestarikan melalui berbagai cara, mempraktekkan hal itu dalam kehidupan sehari-hari.
“Kami menolak segala bentuk pemahaman radikalisme dan intoleransi, yang digunakan kelompok tertentu untuk menghancurkan NKRI. Kami menyatakan bahwa Gerakan Pramuka harus bebas dari pemahaman tersebut dan meminta ketegasan pemerintah dan aparat keamanan untuk menindak secara hukum anggota-anggota Gerakan Pramuka yang bersimpati, mendukung dan terlibat dalam kelompok radikalisme dan intoleransi,” tegasnya.
“Kami juga mendesak Kwartir Nasional (Kwarnas) Gerakan Pramuka, untuk segera membersihkan, mengganti dan memberhentikan pengurus Kwarnas, Kwarda dan Kwarcab yang terlibat organisasi berpaham radikal,” sambung mantan anggota dewan kerja Jawa Tengah.
Ia menyatakan bawah para mantan pimpinan Dewan Kerja Sulut, sangat mendukung kepemimpinan Gubernur Sulut Olly Dondokambey yang juga Ketua Majelis Pembimbing Daerah Gerakan Pramuka Sulut, dengan penuh integritas telah membawa Sulut menuju Sulut Hebat, dalam pembangunan dan menjaga Toleransi.
Ditambahkan Jerry Ingkiriwang, kepedulian PADK melihat bahwa ada indikasi Gerakan Pramuka mulai dibawa ke ranah politik. Padahal, Gerakan Pramuka sejak dari awal menerapkan bawah tidak berpolitik, tidak menjalankan politik dan bukan dari bagian politik.
“Saya berharap pemerintah segera mengaktifkan dewan kehormatan pramuka untuk menilai, apakah ini sudah melenceng dari anggaran dasar rumah tangga Gerakan Pramuka,” tegansya. (hng)
