indoBRITA, Manado – Ketua Komisi I DPRD Sulut Novi Mewengkang mengaku masih banyak kepala organisasi perangkat daerah (OPD) pandang enteng terkait pembahasan Ranperda APBD-P 2017.
Mewengkang mengatakan, hal ini jauh dari janji yang diberikan oleh Pemerintah Provinisi (Pemprov) dalam hal ini, Gubernur Sulut Olly Dondokambey, yang menginstruksikan seluruh jajaran untuk proaktif saat pembahasan dengan DPRD.
“Buktinya tiga OPD, yakni Biro Hukum, Inspektorat dan Disdukcapil, tidak konsisten terkait jadwal pembahasan. Ini Artinya tiga OPD ini terkesan pandang enteng pada kami (DPRD),” ungkap Mewengkang, di ruang rapat I, Senin (21/8/2017).
Politisi Gerindra itu menilai, kurang pro aktifnya para OPD, membuat agenda kerja DPRD menjadi terganggu.
“Jelas, sikap seperti ini bisa membawah image buruk bagi Pemprov Sulut,” sebut Mewengkang dengan nada kesal.
Senada, Sekretaris Komisi I Jenny Mumek mendesak wartawan mencatat tiga OPD yang kurang pro aktif tersebut.
“Ini menjadi laporan kita kepada gubernur dan wakil gubernur,” ucap politisi PDIP itu. (smm)
