Sumolang Sentil Infrastruktur dan Informasi Pariwisata Lemah

Anggota Komisi I DPRD Sulut Denny Sumolang

indoBRITA, Manado – Anggota Komisi I DPRD Sulut Denny Sumolang menyentil sektor pariwisata yang merupakan salah satu program unggulan Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw, belum bisa optimal meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Pasalnya Sumolang melihat infrastruktur dan informasi pariwisata masih lemah.

Ia mengatakan, dua hal ini sangat penting bagi dunia pariwisata.

“Karena pariwisata bukan hanya soal kuantitas semata, tapi bagaimana mempertahankan kunjungan wisata tetap meningkat dan stabil. Namun, Sulut belum siap secara infrastruktur dan informasi wisata. Masih jauh dari harapan. Meski kita punya sumber-sumber atau objek wisata yang bisa kita jual, tapi tanpa infrastruktur yang baik, semua itu hanya mimpi saja,” ungkap Sumolang, Minggu (27/8/2017).

Baca juga:  Bawaslu Minut Mulai Tes 84 Calon Panwas Kecamatan

Politisi PKPI itu menyayangkan para turis, khususnya yang dari Tiongkok disodorkan wisata belanja di mall-mall.

“Ini memalukan. Mall-mall kita tak seberapa dengan mall-mall di Cina. Turis-turis Cina lebih banyak menghabiskan waktu di Starbucks ketimbang rumah-rumah kopi khas daerah kita,” tambah Sumolang.

Kondisi itu, menurut Sumolang, dikarenakan Sulut tidak punya informasi pariwisata yang jelas.

“Turis-turis yang datang ke Sulut sering kesasar karena informasi wisata kita tidak jelas,” kritiknya.

Legislator Dapil Bitung-Minut itu juga mempertanyakan master plan yang dimiliki Bapedda untuk dikembangkan atau dikerjakan oleh intansi terkait maupun swasta.

Baca juga:  Bawaslu Sulut Minta Kontestan Pilkada Ikut Pelototi DPT

“Harus ada master plan dari Bapedda, agar pariwisata kita jelas infrastrukturnya, sumber daya dan informasi,” tegas Sumolang.

Terkait hal ini, Kepala Bapedda Ricky Toemanduk sebelumnya mengatakan dalam waktu dekat pihaknya akan mengajukan peraturan daerah untuk master plan pariwisata. Sedangkan untuk infrastruktur, kata dia, akan dikoordinasikan dengan pemerintahan di kabupaten/kota. (smm)

Pos terkait