Isu Penyelewengan Kian Berhembus, Pemprov: Dandes untuk Kesejahteraan Rakyat

Roy Mewoh.
IndoBRITA, Manado – Dana Desa (Dandes) yang sangat menggiurkan membuat pengelolanya buta mata. Beredar isu, beberapa oknum kepala desa ikut melakukan penyelewengan bantuan dari pusat tersebut.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah (PM-DD) Sulut Roy Mewoh mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) tidak mengelola dandes, statusnya hanya sebatas pengawas.
Kendati demikian, dandes tetap menjadi perhatian Pemprov dalam hal ini Dinas PM-DD.
“Sudah banyak laporan terkait indikasi penyelewengan dandes di beberapa desa di Sulut,” ungkap Mewoh, Rabu (6/8/17).
Untuk itu, ia kembali mewarning kepada semua kepala desa agar tidak bermain-main dengan dandes.
“Kami sudah melakukan MoU dengan penegak hukum. Bila ada penyelewengan maka siap-siap berurusan dengan hukum,” ujarnya.
Guna meminimalisir terjadinya penyelewengan dandes, pemprov telah menghadirkan tenaga pendamping desa.
Kami libatkan pendamping desa karena mereka sudah dibekali pembekalan mulai perencanaan dan evaluasi dandes,” terangnya. Tenaga pendamping ini terbagi atas tenaga pendamping dan tenaga teknik infrastruktur.
“Mereka itu yang akan membantu dalam pengelolaan dandes,” sambungnya.
Selain itu, Dinas PM-DD Sulut sudah beberapa kali mengadakan pertemuan dengan kabupaten/kota yang menerima dandes di Bumi Nyiur Melambai.
“Setiap pertemuan kami selalu menegaskan agar supaya pemanfaatan dandes sesuai juknis (petunjuk teknis) pusat, seperti infrastruktur dan untuk kepentingan atau kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.
Lebih jauh dikatakan Mewoh dalam pemanfaatan dandes wajib diawali dengan Musyawarah Desa (Mudes).
“Bahkan, jika terjadi perubahan pemanfaatan perangkat desa harus membalikan ke Mudes. Harus lewat Mudes karena itu merupakan putusan tertinggi,” ungkapnya.
Ia juga menyarankan di setiap desa sebelum mengelola dandes sebaiknya dibuatkan baliho sehingga diketahui penggunaan dandes itu.
“Itu kan lebih transparan biar masyarakat mengetahui dandes mengalir ke mana,” tuturnya.
Walaupun demikian, adanya baliho itu tidak menutup kemungkinan terjadinya penyimpangan dandes.(sco)
Baca juga:  Sekdaprov Silangen Tekankan Pejabat jadi Teladan Penerapan Prokes

Pos terkait