Hadirkan Polisi, Komisi C Telusuri Penyaluran Bantuan Dana Stimulan BNPB

  • Whatsapp

indoBRITA, Bitung-Komisi C DPR Bitung dipimpin Ketua Komisi Superman Gumolung menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait pemberian dana Stimulan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kepada warga yang tertimpa bencana dengan menghadirkan unsur Kepolisian di ruang Paripurna DPR, Senin (11/9/17).

“Kami ingin mencari tahu, kenapa dana yang telah diserahkan sebagian oleh walikota Bitung beberapa waktu lalu tersebut tidak merata, dalam artian, ada yang rumahnya sama-sama rusak berat namun hanya satu yang dapat bantuan,” ujar Gumolung.

Bacaan Lainnya

Lebih jauh, Gumolung juga mengatakan, hal ini juga telah dikeluhkan oleh banyak warga terutama warga Kelurahan Tandurusa yang menuding pendataan dan proses verifikasi tidak adil.

Baca juga:  Pemerintah Perkuat Pengendalian Inflasi

Anehnya, Gumolung juga menyebutkan, ada salah satu keluarga yang mendapatkan bantuan dana stimulan sebesar Rp5 Juta namun tidak terkena banjir saat bencana tersebut terjadi.

Polce Mamahi (65) warga Lingkungan III Kelurahan Tandurusa juga mengatakan, tempat tinggal sekaligus tempat berjualan untuk menghidupi dirinya karena bencana ini hancur total namun karena disebutkan bahwa dirinya menumpang pada lahan milik Negara atau di samping Puskesmas, sehingga dirinya disebut tidak layak menerima bantuan.

“Saya heran, walaupun saya tinggal di tanah Negara, kenapa yang lain bisa, contohnya salah satu ibu yang tinggal di tanah milik LIPI itu juga tanah Negara, kenapa justru dapat bantuan Rp30 Juta sementara saya tidak,” keluhnya.

Baca juga:  Wali Kota Bitung Serahkan BLT Bagi 550 KK Warga Kelurahan Batuputih Bawah Dan Atas

Atas hal ini, Gumolung meminta pihak terkait yakni Badan Penanggulangan Daerah (BPBD) Bitung untuk menunda penyaluran dana sisa mengingat proses verifikasi penerima bantuan dana tersebut diduga tidak obyektif.

Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) BPBD Bitung Frangky Ladi dalam penjelasannya mengatakan, dari total anggaran dana siap pakai dari BNPB sebesar RP3 Miliar, saat ini sudah tersalur sebanyak Rp1,6 Miliar dan sisanya masih menunggu proses verifikasi kembali.

Selain itu, Ladi juga mengatakan, penentuan siapa yang berhak mendapatkan dana bantuan tersebut sepenuhnya adalah kewenangan dari tim verfikasi dari BNPB yang telah turun beberapa waktu lalu dan pihaknya hanya menyodorkan data.

“Tim verifikasi yang menentukan siapa yang berhak mendapatkan dana tersebut, bukan kami dari BPBD,” tutupnya.(yet)

Pos terkait