Eman Pimpin Rakorev Keuangan Daerah Pemkot Tomohon

Wali Kota Tomohon Jimmy F Eman (foto:ist)

indoBRITA, Tomohon – Walikota Tomohon Jimmy Eman SE Ak memimpin Rapat Koordinasi dan Evaluasi (Rakorev) Keuangan Daerah Pemkot Tomohon di rumah dinas walikota, Selasa (12/09/2017).

Eman dalam kesempatan tersebut mengatakan di tahun pelayanan pembangunan, pemerintahan, sosial kemasyarakatan 2017 ini diwarnai dengan beberapa agenda penting yang telah dilaksanakan baik skala regional maupun nasional bahkan berskala internasional seperti pelaksanaan TIFF yang dapat dikatakan sukses dan itu semua dapat dilaksanakan berkat dukungan dari berbagai pihak.

“Berkaitan dengan apa yang telah saya utarakan diatas tentunya kita juga telah melaksanakan kegiatan rutinitas dalam hal pelayanan kepada masyarakat, lebih dari pada itu beberapa waktu yang lalu juga telah dilaksanakan peresmian kantor pelayanan publik secara terpadu di ex-kantor walikota.”

Nantinya beber walikota kantor ini akan dilengkapi beberapa fasilitas pendukung pelayanan diantaranya sarana tempat bermain anak-anak, direncanakan juga pengadaan sarana transportasi bagi masyarakat yang membutuhkan dan lain-lain, program yang di kembangkan saat ini termasuk  program unggulan Tomohon periode 2016-2021 yaitu program Dedicated EMAS,.

“Berdasarkan laporan dari Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Tomohon ternyata apa yang kita capai belum optimal. Oleh sebab itu perlu saya memberikan penegasan tentang beberapa hal penting yaitu optimalkan penyerapan anggaran, segera lakukan langkah-langkah pro-aktif mencari inovasi untuk mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah juga lebih proaktif untuk  mengoptimalkan kinerja termasuk didalamnya pelayanan yang baik dan memadai dan mengoptimalkan penagihan pajak PBB-P2,” tutupnya.

Sebelumnya, Kepala BKD Kota Tomohon Drs Gerardus Mogi selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Bendahara Umum Daerah dan sebagai Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah dalam laporannya menjabarkan laporan realisasi anggaran sampai bulan Juli 2017 serta capaian penerimaan pendapatan asli daerah di setiap perangkat daerah. (jfl)