Curhat ke Billy Lombok, Warga Amurang Minta Pemerintah Proteksi Investasi Pariwisata di Minsel

Billy Lombok saat menyerahkan bantuan solar cell bagi warga di daerah pemilhannya, Minsel.

indoBRITA, Manado – Anggota DPRD Sulut Billy Lombok, kembali mengadakan reses masa sidang kedua tahun 2017 ke daerah pemilihannya, Minahasa Selatan (Minsel). Sejumlah keluhan dan aspirasi masyarakat pun dijaringnya.

Namun yang menarik adalah keluhan sekaligus keprihatinan warga soal investasi pariwisata yang dilakukan oleh Hotel Sutan Raja di wilayah Amurang.

Warga menilai investasi senilai Rp80 miliar tersebut mubazir karena perhatian pemerintah terhadap pariwisata di Minsel sangat minim.

“Kasihan investasi pariwisata di daerah ini. Selain nilai investasi yang sangat besar, sekira 100 lebih karyawan dari daerah ini nasibnya bergantung di hotel Sutan Raja ini. Belum lagi hasil-hasil pertanian dari daerah ini yang dipasok ke hotel. Ini harus jadi perhatian pemerintah,” ucap Resi Mewengkang warga setempat, Kamis (21/9/2017).

Baca juga:  DPRD Sulut Gelar Paripurna Penyerahan Rekomendasi LKPJ Gubernur Tahun 2022

“Kami berharap, investasi pariwisata di Minsel di proteksi karena banyak warga yang menggantungkan nasib di situ,” tambah dia.

Selain di Amurang, politisi Partai Demokrat itu juga menggelar masa reses di Kecamatan Tenga. Di daerah itu, warga meminta Lombok untuk memperjuangkan penerangan di desa, fasilitas UMKM yakni mesin jahit dan alat katering. Warga juga meminta Lombok memperjuangkan pembangunan jembatan penyeberangan.

“Jembatan penyeberangan sudah sangat mendesak karena menjadi akses warga menyalurkan hasil perkebunan. Tiap bulan, puluhan ton hasil pertanian kami butuhkan untuk disalurkan, dari hasil itu yang kemudian dipakai untuk membiayai sekolah dan kuliah anak anak, mohon bantuan pemerintah,” ujar Sonny Lintong.

Baca juga:  Cari PPK Berkualitas, Ini Strategi KPU Minut

Menjawab keluhan dan aspirasi itu, Lombok menegaskan, sebagai wakil rakyat tentu akan memperjuangkan apa yang menjadi harap masyarakat.

“Khususnya yang memang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) akan diperjuangkan. Untuk dapil Minsel dan Mitra, banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Saya sudah mendengar dan menyaksikan kebutuhan bapak/ibu, bahkan keluhan tentang pupuk yang sulit dicari, bibit yang rusak, serta perhatian kepariwisataan, dan banyak hal lagi. Semua aspirasi penting, ada hal yang kami teruskan ke Pemkab dan ada yang ke Pemprov,” terang mantan ketua pemuda Sinode GMIM periode 2005-2014 ini. (smm)

 

Pos terkait