indoBRITA, Manado – Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw menggelar reses II dengan menyerap aspirasi warga yang ada di Kelurahan Karombasan Selatan, Lingkungan I, Kecamatan Wanea, Jumat (22/9/2017). Agenda menyerap aspirasi tersebut, ikut dihadiri ratusan masyarakat dan pemerintah setempat.
Dalam reses itu, banyak masyarakat yang memberikan masukan dan permintaan terkait dengan infrastruktur jalan lorong, drainase, penerangan jalan umum (PJU) dan beras untuk keluarga miskin (Raskin).
Hans Manei warga setempat mengatakan, tolong diakomodir jalan lorong di Lingkungan I.
“Karena sudah sekian kali disampaikan masukkan ini. Tapi belum direalisasi. Kita juga sudah sampaikan kepada anggota DPRD Manado, Musrembang. Mungkin telalu banyak program jadi belum terakomodir. Kita berharap sekali Ketua DPRD Andrei Angouw bisa memperjuangan masukkan ini. Nilainya sekira Rp15 juta,” ungkapnya.
Sementara Pala Lingkungan I, Jhoni Kaligis meminta perbaikan drainase.
“Khususnya drainase di depan rumah kuda sampai SMP N 4 Manado, fondasi yang ada sudah hanyut. Begitu juga PJU di lorong-lorong banyak yang sudah tidak jadi. Kita sangat berharap ini diakomodir,” harapnya.
Sedangkan, Alexander Mamahit mempertanyakan stok raski yang diberikan kepada warga.
“Di Lingkungan I, 40 orang dicoret. Kita minta penjelasan, kiapa sampe bagini,” tanya dia.
Menanggapi keluhan warga, Angouw menjelaskan dirinya tetap akan memfasilitasi permintaan tersebut yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinisi (Pemprov).
“Karena itu sudah menjadi tanggung jawab kita sebagai wakil rakyat. Karena masukan-masukkan ini yang menjadi pertimbangan pemerintah dalam menyusun kebijakan program kepada masyarakat. Sehingga, program dan anggaran yang nantinya ditata benar-benar untuk kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Namun, Angouw mengatakan, keluhan masyarakat tidak serentak dilakukan.
“Karena kita juga melihat anggaran. Disamping itu skala prioritas mana-mana yang sudah sangat urgen, itu yang akan dikerjakan secepatnya. Yang pasti dari sekian masukkan ini, ada satu yang akan direalisasi secepat mungkin,” sebut Angouw.
Sedangkan untuk raskin, menurut Angouw, itu menjadi kewenangan Pemerintah Kota (Pemkot).
“Jadi, bukan kewenangan kita. Tapi saya akan sampaikan kepada Komisi IV, agar ini bisa ditindaklanjuti dalam pembahasan dengan instansi teknis,” pungkasnya. (smm)
