Menu

Komisi IV DPR RI Perih Lihat Kondisi Perikanan Bitung

  Dibaca : 329 kali
Komisi IV DPR RI Perih Lihat Kondisi Perikanan Bitung
kunjungan kerja Komisi IV DPR RI ke kota Bitung dipimpin oleh Ketua komisi Edi Prabowo (ketiga dari kanan) yang diterima oleh walikota dan jajaran serta pelaku perikanan menemukan kondisi perikanan di Kota Bitung belum juga pulih. mereka berharap agar KKP segera mencari solusi agar persoalan ini bisa tuntas. (Foto : Dok Humas Pemkot Bitung)

indoBRITA, Bitung- Komisi IV DPR RI yang membidangi Pertanian, Pangan, Maritim dan Kehutanan mengaku perih melihat persoalan perikanan di Kota Bitung yang hingga saat ini belum juga bisa pulih.

Hal ini diutarakan Ketua Komisi IV Edi Prabowo ketika melakukan kunjungan kerja bersama beberapa anggota Komisi IV dan diterima oleh Walikota Bitung Max Lomban bersama para kepala Perangkat Daerah (PD) serta pelaku perikanan tangkap dan pengolahan di aula BPU, Selasa (26/9/17).

“Kami merasa sedih melihat kondisi ini karena 3 tahun lalu juga kami kesini dan persoalan yang sama juga diutarakan oleh kawan-kawan di Bitung sini yakni perikanan yang belum pulih,” ujar Prabowo.

Olehnya, Prabowo yang berasal dari Fraksi Partai Gerindra ini berharap 2 orang Direktur Jenderal (Dirjen) Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) RI yang ikut dalam rombongan mereka, diminta untuk segera menuntaskan persoalan khusus bagi kota Bitung dan Sulawesi Utara.

Ono Surono, anggota Komisi IV yang berasal dari Fraksi Partai PDIP yang dikenal getol menyuarakan kegelisahan para nelayan mengatakan, setelah dirinya mendengar keluhan dari banyak pihak, dirinya juga berharap agar sektor perikanan di kota Bitung segera diperhatikan oleh KKP.

Baca juga:  Minsel Siap Bangun Politeknik Imigrasi, Bupati CEP Terima Dirjen Sompie

“Bitung ini harus jadi contoh bagaimana persoalan perikanan yang terjadi bisa diurai dan diselesaikan oleh KKP. Kita tidak memerintah KKP untuk menjalankan hal ini namun tugas kami adalah menyampaikan aspirasi dari masyarakat,” cetusnya.

Sebelumnya, dalam pemaparannya, Walikota Max Lomban mengatakan dalam setiap kali kesempatan, dirinya terus meminta agar kota Bitung mendapat special treatment dari KKP karena Bitung spesifik persoalannya.

“Dari 14 Unit Pengolahan ikan kaleng yang ada di Indonesia, ada 7 unit atau setengahnya berada di Kota Bitung, dengan kebijakan dan penertiban dari KKP, sekarang ini hanya tersisa 3 pabrik pengalengan ikan yang bisa beroperasi itupun hanya sedikit, imbasnya adalah PHK ribuan buruh yang memicu lambatnya pertumbuhan ekonomi di Kota Bitung yang secara total di tahun 2015 perekonomian di kota bitung menurun drastis yang tahun 2014 berada pada posisi 6,9 % dan pertumbuhan ekonomi 2015 yang dihitung di tahun 2016 menukik hingga 3,6 %,” terangnya.

Baca juga:  Hebat, Anak Asal Sagerat Ini Bawa Indonesia Runner-up pada Kejuaraan Asia di Filipina

Selain itu, Lomban mengaku, kebijakan KKP sebenarnya juga positif karena bisa mengangkat perekonomian nelayan kecil dan sekarang memang terbukti hasil tangkapan nelayan kecil itu berlipat ganda namun, Lomban mengatakan, total seluruh hasil tangkapan nelayan kecil itu, hanya mampu menyuplai maksimal hanya 20 persen dari total kebutuhan pasokan ikan dari perusahaan pengolahan.

Sjarief Widjaja Dirjen Perikanan Tangkap KKP yang juga hadir mengaku, pihaknya tetap bersikap positif dan mendengarkan persoalan yang terjadi serta siap membantu mengurai persoalan sehingga bisa dicarikan solusi yang tepat.

“Semua kita sudah dengar tadi, kami bersikap terbuka, mari kita duduk dan membahas serta mencari solusi agar persoalan perikanan di Kota Bitung ini bisa selesai,” tutupnya.(yet)

KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional