IndoBRITA, Jakarta – Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven Kandouw turut menghadiri Rakornis pengoptimalisasian penyelenggaraan Pemda KMA dan UTK guna memberikan pertimbangan rancangan kebijakan penataan daerah KMA dan penyelenggaraan OTSUS serta dana perimbangan di Hotel Aryaduta Tugu Tani Jakarta, Selasa (26/9/17).
Acara ini dalam rangka menginventarisasi isu-isu penyelesaian pendanaan atau hibah Daerah Otonomi Baru (DOB).
Wagub dalam kesempatan tersebut mengatakan bahwa terkait implementasi otonomi daerah di Provinsi Sulawesi Utara, pihak Pemprov Sulut sendiri telah melahirkan 10 DOB di Sulut sejak tahun 1999.
“Sejak tahun 1999, Sulut telah berhasil melahirkan 10 DOB, seperti Kabupaten Minahasa Utara, Minahasa Selatan, Kepulauan Talaud dan Kota Tomohon di tahun 2003, dan menyusul di tahun 2007 Kabupaten Bolaang Mongondouw Utara (Bolmut), Kabupaten Kepulauan Sitaro, Minahasa Tenggara, dan Kota Kotamobagu di tahun 2007, serta di tahun 2008 menyusul Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Bolaang Mongondow Timur, dan perlu diketahui hanya dalam selang satu tahun yaitu 2007-2008, Sulut telah melahirkan enam Daerah Otonomi Baru,” ungkap Wagub.
Lebih lanjut, Wagub juga mengatakan bahwa sesuai evaluasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, secara umum penyelenggaraan pembangunan di daerah-daerah otonomi baru yang ada di Sulut telah memberikan dampak positif bagi kemajuan ekonomi dan berbagai segi di Sulut.
“Sesuai hasil evaluasi kami, hal ini telah membawa dampak positif bagi daerah kami dan juga dibarengi dengan perkembangan kemajuan yang sangat signifikan bagi peningkatan pelayanan publik, pengembangan ekonomi produktif masyarakat serta tingkatan kesejahteraan masyarakat, seperti meningkatnya sarana prasarana dan infrastruktur seperti jalan, jembatan, irigasi, telekomunikasi, perbankan, pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur ekonomi dan sosial masyarakat,” jelas Wagub.
Kepala Biro Pemerintahan dan OTDA Setdaprov Sulut Jemmy Kumendong yang ikut mendampingi Wagub pada acara tersebut mengatakan sejak bermunculannya DOB-DOB baru di Sulut, kenaikan ekonomi Sulut terus meningkat.
“Daerah pemekaran di Sulut secara akumulatif telah memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi Sulut sebesar 6,18 persen pada tahun 2016, ini sangat bagus,” tambahnya.
Untuk itu, lanjutnya setiap DOB yang lahir di Sulut merupakan suatu kemajuan bagi masyarakat Sukut itu sendiri.
“Saya melihat ini sebagai satu kemajuan, karena setelah memperhatikan dinamika perkembangan masyarakat, maka untuk memacu percepatan pembangunan di daerah serta mendekatkan rentan kendali pemerintahan terkait akses pelayanan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan daya saing dan kesejahteraan satu daerah bersama masyarakatnya, maka pembentukan DOB ini sangatlah startegis dan tepat sasaran, sesuai program Presiden yaitu membangun hingga pelosok NKRI,” pungkasnya.
Adapun yang turut mendampingi Wagub, adalah Asisten I Setdaprov Sulut bidang Pemerintahan Drs Jhon Palandung, sedangkan undangan yang hadir diantaranya Gubernur Papua dan sejumlah Gubernur lainnya.(sco)