Menu

Ini Alasannya Kenapa MMS Tidak Ditahan

  Dibaca : 368 kali
Ini Alasannya Kenapa MMS Tidak Ditahan
Mantan Bupati Marlina Moha Siahaan (MMS) usai menjalani persidangan beberapa waktu lalu (foto: nji)

IndoBRITA, Manado — Mantan Bupati Bolaang Mongondow (Bolmong) dua periode diterpa isu miring. Diduga oknum terpidana Marlina Moha Siahaan (MMS) berada di kota Jakarta, menghadiri acara Rapat Koordinasi Terbatas DPD Partai Golkar Sulawesi Utara (Sulut) dengan DPD PG Kabupaten/Kota se Sulut.

Padahal diketahui status MMS masih sebagai warga binaan Rutan Malendeng, dengan lama penahanan 5 Tahun penjara plus tambahan 2 Tahun penjara kini dipertanyakan. MMS sendiri, divonis Ketua Majelis Hakim Sugiyanto Rabu (19/07/2017) lalu, langsung digiring oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri (Kejari) ke Rutan Malendeng. Hal itu merujuk dari Kutipan Putusan Majelis Hakim untuk langsung dilakukan penahanan.

Namun, dalam jangka waktu 7 hari yang diberikan Majelis Hakim apakah akan dilakukan banding, atau tidak, langsung disikapi oleh pihak pengacara. Mereka pun mengambil sikap untuk melakukan banding, serta mengurus memori banding di Pengadilan Negeri Manado, sebagai pihak yang akan mengirim berkas tersebut ke Pengadilan Tinggi Manado.

Menariknya, dalam proses pengurusan memory banding, tiba-tiba keluar surat penetapan dari Pengadilan Tinggi Sulut, untuk tidak dilakukan penahanan oleh MMS. Atas hal tersebut pihak Rutan Malendeng  langsung membebaskan sementara MMS dengan status hukum yang terus berjalan.

Kuasa Hukum MMS Chandra Papuntungan ketika dikonfirmasi Rabu (27/09/2017), ikut membenarkan bahwa Clientnya kini beredar diluar tahanan. Ia pun membantah tuduhan kalau hal tersebut tidak sesuai prosedur hukum. Karena menurutnya, pihaknya mempunyai dasar surat penetapan dari Pengadilan Tinggi Manado.

“Jadi, kami mempunyai dua surat dari Pengadilan Tinggi, dimana surat tersebut menjelaskan kalau client kami tidak dapat dilakukan penahanan,” jelas Chandra.

Baca juga:  Kamar Terbersih dan Terkotor Dapat Hadiah dari Kepala Rutan Manado

Ia pun menjelaskan, bahwa pihaknya sudah melakukan prosedur ini sesuai peraturan yang ada.

“Prosedur banding kami telah lakukan, sesuai dengan waktu yang diberikan. Jadi kalau MMS saat ini berada di luar itu tidak salah karena kami punya landasan surat tersebut,” tandasnya.

Disisi lain Ketua Pengadilan Tinggi Manado Sudiwardono, ketika diwawancarai awak media mengungkapkan alasan dirinya tidak menandatangai Surat Perintah Penahanan MMS karena terlambatnya berkas banding dari Jaksa Penuntut Umum yang dikirimkan melalui Pengadilan Negeri Manado ke Pengadilan Tinggi.

“Yang saya tau harus seperti itu. Namun Berkas tersebut terlambat diberikan kepada pihak kami. Hingga permintaan untuk dilakukan penahanan terhadap MMS saya tidak tandatangani, jadi lebih lanjut tanya ke PN Manado,” jelas Sudiwarno, belum lama ini.

Sementara itu Ketua Pengadilan Negeri Manado Djaniko Girsang melalui Humasnya Moh Alfi Usup, membantah pernyataan tersebut, karena menurutnya oleh Majelis dan Pengadilan Negeri Manado tidak lagi ada permintaan penahanan, karena dalam putusan tersebut sudah ada perintah untuk dilakukan penahanan.

“Saya tidak tau alasan tersebut, karena dalam amar putusan tidak hanya berisi penghukuman dan juga perintah penahanan, jadi ini sudah menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi, jadi lebih lanjut ditanyakan kepada mereka,” tandasnya Rabu (27/09/2017)

Sebelumnya, Ketua Majelis Hakim, Sugiyanto bersama dua Hakim Anggota, yakni Halidja Wally dan Emma Ellyani telah menvonis bersalah MMS 5 Tahun. Vonis tersebut lebih tinggi dari tuntutan 4,6 tahun yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Tak sampai di situ, Majelis Hakim juga mewajibkan MMS membayar Uang Pengganti (UP) sebesar Rp1,2 Miliar lebih, ditambah denda sebesar Rp200 juta.

Baca juga:  Sidang Kasus Kepemilikan Ganja Ditunda

Diketahui, MMS sempat menolak dakwaan dan tuntutan JPU yang menyebutkan dirinya bersalah dan terlibat dalam perkara korupsi TPAPD Bolmong. Bahkan, dalam pledoi pribadinya, MMS menyebutkan jika dia tidak mengetahui adanya proses pinjam uang dengan menggunakan dana TPAPD atas nama Suharjo Makalalang, Mursid Potabuga, Cymmy CP Wua dan Ikram Lasinggarung. Sayangnya, Majelis Hakim berpendapat lain dan dengan segala pertimbangan memutus bersalah bekas petinggi di wilayah lumbung beras itu

MMS sendiri sebelumnya didakwa JPU atas penyalahgunaan dana TPAPD Bolmong sebesar Rp1,2 miliar lebih dengan menggunakan pasal 2 ayat (1), jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambahkan dengan UU RI No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 tahun 1999, jo pasal 55 ayat (1) Ke-1, jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana, dalam dakwaan primair.

Sedangkan dalam dakwaan subsidair, tim JPU bersandar pada pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 tahun 1999, jo pasal 55 ayat (1) Ke-1, jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Selain itu, terdakwa juga dijerat dengan pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf f UU RI No 25 Tahun 2003 tentang Perubahan UU RI No 15 Tahun 2012 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. (hng)

 

KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional