indoBRITA, Minahasa- Rapat Paripurna persetujuan Penetapan RANPERDA Kabupaten Minahasa tentang perubahan APBD tahun anggaran 2017 menjadi peraturan daerah yang diselenggarakan pada, Jumat (29/9/2017) yang bertempat di Ruang sidang kantor DPRD Minahasa.
Kegiatan Paripurna dihadiri oleh Bupati Minahasa Drs. Jantje Wowiling Sajow MSi (JWS) Ketua DPRD Kabupaten Minahasa James Rawung SH, FORKOPIMDA, Wakil Bupati Minahasa Ivan Sarundajang, Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Jeffry Korengkeng SH, MSi, Para asisten, para Anggota Dewan, serta kepala SKPD jajaran Pemerintah Kabupaten Minahasa.
Bupati Minahasa (JWS) dalam sambutannya menyampaikan “setelah melalui proses pembahasan dan pengkajian yang cukup mendalam kita telah mendengarkan penyampaian laporan gabungan komisi dan pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan Daerah Kabupaten Minahasa tentang Anggaran perubahan APBD tahun anggaran 2017, dan bahkan telah ditetapkan menjadi peraturan Daerah Kabupaten Minahasa.
Menjadi harapan bersama bahwa perubahan APBD tahun anggaran 2017 yang akan kita pacu menjelang berakhirnya tahun anggaran 2017 ini, akan lebih menggairahkan kinerja Pemerintah, mempercepat proses pembangunan serta makin menjangkau kepentingan masyarakat, terutama dalam rangka memaknai proses pembangunan menuju perubahan didaerah tercinta ini. Kita harus bergerak bersama-sama, baik eksekutif, DPRD dan masyarakat luas sebagai domain utama pembangunan, untuk menghindari terjadinya kepincangan, kekeliruan bahkan penyalagunaan anggaran. Marilah, dengan kesadaran penuh berdasarkan hari nurani yang luhur, kita bangun mekanisme pengelolaan keuangan daerah yang berjalan “on the track” dengan senantiasa mengedepankan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi dan golongan” ungkap JWS.
Diakhir sambutannya Bupati Minahasa menyampaikan beberapa hal untuk dicermati bersama yakni, pelaksanaan APBD perubahan 2017 sudah sangat singkat, karena itu dimintakan kepada seluruh kepala SKPD untuk segera mempersiapkan Adminsitrasi pelaksanaan program dan kegiatan. Agar apa yang sudah tertata di APBD perubahan ini dapat efektif dilaksanakan dan tetap didasarkan pada mekanisme dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Program yang terkait langsung dengan masyarakat diprioritaskan pelaksanaannya. Kepada mitra kerja DPRD yang berperan sebagai social control dan seluruh masyarakat agar dapat mengawal seluruh pelaksanaan program dan kegiatan yang dianggarkan dalam APBD perubahan ini. Tugas strategis lainnya yang harus kita percepat dalam konteks pembangunan didaerah ini yaitu pembahasan RAPBD tahun anggaran 2018. Sebagai dokumen publik maka menjadi tanggungjawab kita bersama untuk dapat menuntaskan pembahasan tahapan RANPERDA RAPBD tahun anggaran 2018″ tutupnya.(har)
