indoBRITA, Manado– Adanya larangan wartawan masuk meliput aktivitas anggota dewan oleh pihak Sekretariat DPRD provinsi Sulawesi Utara menuai kritik dan sorotan publik. Mulai dari para netizen di sosial media, hingga organisasi jurnalis.
Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Manado, Yoseph Ikanubun mengatakan bahwa apa yang diterapkan pihak Sekretariat DPRD adalah upaya pembatasan tugas jurnalistik, dimana para jurnalis menjadi mata dan telinga bagi rakyat.
“Ini sudah pembatasan kerja jurnalistik. Sekretariat DPRD tidak bisa membatasi wartawan datang ke gedung rakyat. Soal anggota dewan mau atau tidak mau ditemui untuk konfirmasi, itu urusan anggota dewan dengan wartawan bukan pihak Sekretariat DPRD,” kata Ikanubun.
Ia menambahkan, jika pihak Sekretariat DPRD mau mengatur waktu dan tempat untuk konfirmasi, itu dipersilahkan.
“Tapi jika membatasi wartawan masuk kantor dewan, itu artinya kantor DPRD tertutup untuk rakyat,” tandas dia.
Seperti diberitakan sebelumnya, sejumlah wartawan yang hendak masuk meliput aktivitas anggota dewan, Kamis (5/10/2017) kemarin dihadang penjaga pintu di gedung dewan yang dibangun dengan uang rakyat senilai Rp100 miliar lebih.
Pihak Sekretariat DPRD melalui Kasub Humas, Maxi Tenda mengaku sedang menata peliputan di kantor dewan.
“Suka atau tidak suka harus diikuti. Kalian tidak bisa masuk bergerombolan, nanti akan diatur. Akan dibuatkan ID Card. Kalau meliput rapat paripurna silakan, tapi kalau hari-hari biasa akan diatur,” jawab Tenda.
“Gedung baru tre, harus bagus-bagus. Tertib. Jangan kong kelihatan (wartawan) lalu lalang,” tanbah dia.
Ia pun menyarankan wartawan untuk melakukan konfirmasi terlebih dulu kepada anggota dewan, apakah mau diterima atau tidak.
“Atau kalian kan bisa melakukan konfirmasi melalui WA (whatsapp) dan SMS. Masih lebe bagus juga jika kalian mengambil berita dari kami (Humas),” kata Tenda lagi. (smm)
