Masyarakat Diminta Berperan Aktif Awasi Pengadilan di Sulut

Konferensi pers yang dipandu Ketua AJI Manado, Joseph Ikanubun, di kantor Penghubung KY, Jalan 17 Agustus, Senin (09/10/2017). foto (ist)

IndoBRITA, Manado — Dugaan kasus OTT yang melibatkan eks Ketua Pengadilan Tinggi Manado, Sudiwardono dan oknum legislator asal Sulut, Aditya Anugrah Moha, di Jakarta, Jumat (06/10/2017) lalu, ternyata menjadi perhatian Penghubung KY (Komisi Yudisial) Sulut dan Konsorsium Suara Manguni. KY Sulut dan Konsorsium Suara Mangun, meminta masyarakat mengawasi seluruh Pengadilan di Sulut.

Hal tersebut, disampaikan Asisten Penghubung KY Sulut Welly Mataliutan.

Bacaan Lainnya

“Sangat disesalkan dengan kejadian OTT tersebut, KY Sulut minta masyarakat untuk awasi 7 Pengadilan Negeri di Sulut dan 1 Pengadilan Tinggi apabila ada praktek di luar kewajaran. Laporkan ke kami,” tandas Mataliutan, dalam konferensi pers yang dipandu Ketua AJI Manado,  Joseph Ikanubun, di kantor Penghubung KY, Jalan 17 Agustus, Senin (09/10/2017).

Baca juga:  Sidang Korupsi Pembangunan Embung Wasian Kembali Bergulir di PN Manado

KY sendiri, sebagaimana amanat undang-undang, salah satunya mengawasi kode etik dan prilaku hakim. Termasuk juga, menerima laporan dari pencari keadilan tentang hal tersebut, baik di dalam maupun di luar persidangan.

“Sesuai kewenangan yang melekat, KY mengawasi soal kode etik dan prilaku hakim, tanpa mencampuri proses yudisial,” tukasnya.

Saat disinggung tentang perkara korupsi TPAPD (Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintahan Desa) 2010 yang menjerat  Marlina Moha Siahaan (MMS), yang menjadi alasan terjadinya OTT, Mataliutan mengatakan dirinya mengetahui perkara tersebut.

“Perkara tersebut berawal dari pengadilan tipikor tingkat pertama, dan sebagaimana pantauan kami telah dilaporkan ke komisioner pusat,” bebernya.

Sementara itu, Koordinator Presidium Suara Manguni, Maximus Watung mengatakan, bahwa organisasi yang dikomandoinya berasal dari sekumpulan organisasi dengan jejaring KPK. Akan tetapi dia menampik, bahwa kasus OTT tersebut bukan atas laporan organisasinya, melainkan informasi KPK sendiri. Melihat OTT yang terjadi, Watung sepakat dengan Penghubung KY Sulut, bahwa masyarakat harus memantau dan mengawasi semua institusi di Sulut yang bernaung di bawah Mahkamah Agung tersebut.

Baca juga:  Mengenal Dari Dekat Yahya Donny AT, Bakal Caleg PDIP Dapil VI Jabar (Depok-Bekasi)

Terkait dengan proses peradilan MMS, Watung yang juga seorang praktisi hukum, turut mengomentari. Kata Watung, harusnya sesuai hukum acara, apabila ada putusan hakim pengadilan tingkat pertama untuk segera menahan MMS, harusnya diikuti oleh pengadilan tingkat banding.

“Janggal bila PT tidak menahan terdakwa sesuai putusan pengadilan tingkat pertama, sebab masa penahanan 90 hari dan perkaranya belum selesai. Apalagi informasi ada surat dari PT agar terdakwa tidak ditahan,” tegas Watung. (hng)

 

Pos terkait