Pemprov Sulut Miliki Enam Pejabat ‘Karatan’

  • Whatsapp
Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven Kandouw.
IndoBRITA, Manado – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) masih mempertahankan enam pejabat eselon II yang sudah lanjut usia atau istilah pada besi sudah karatan. Saat ini enam pejabat itu berusia 58 tahun.
Memang sesuai aturan, birokrat yang memiliki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Batas Usia Pensiun (BUP) yakni 60 tahun. Namun, pada tahun lalu ada sejumlah birokrat menjadi ‘korban’, tidak lagi mendapat jabatan padahal belum masuk BUP. Waktu itu pejabat masih 58 tahun, tapi sudah tidak lagi menjabat.
Mengacu dari kebijakan tersebut, sepertinya enam pejabat tersebut tidak akan dipertahankan lagi.
Hal tersebut dilakukan Gubernur Olly Dondokambey, sebab top eksekutif ini menginginkan pejabat yang masuk kabinetnya merupakan birokrat muda dan produktif.
Wakil Gubernur Steven Kandouw ketika dikonfirmasi mengatakan kebijakan memangkas pejabat berumur 58 tahun akan terus dilakukan.
“Tetap pak gubernur sudah mengamanatkan dan menjalankan terus kebijakan seperti lalu, yang umur 58 tahun kita berdayakan ke tempat lain,” terang wagub usai memeriksa kesehatan di kantor gubernur, Jumat (13/10/17) pagi.
Sadar akan hal tersebut, ada salah satu pejabat yang telah mengundurkan diri. Kepada IndoBRITA, Birokrat yang meminta identitasnya tidak dipublis ini mengakui telah menghadap Sekretaris Provinsi (Sekprov) Edwin Silangen agar disiapkan menjadi widyaiswara.
“Udah lapor ke pak Sekprov. Kan udah mau pensiun,” celeduknya.
Rolling yang sering diutarakan, baik gubernur maupun Wakil Gubernur Steven Kandouw, bahwa akan dilakukan Oktober 2017 ini kemungkinan juga akan tergeser dengan enam pejabat tersebut.
“Lagi menunggu hasil open bidding. Nanti sama-sama (pelantikan),” terang wagub.
Seperti diketahui, rolling besar-besaran akan segera dilakukan. Tinggal menunggu hasil open bidding tiga jabatan eselon II, yakni Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangan (PUPR), Kepala Dinas Pangan Daerah serta Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak).
Hasil open bidding pun sudah dipegang Panitia Seleksi (Pansel), yang siap diberitahukan ke gubernur. Selanjutnya, dikirim ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KSAN) untuk meminta rekomendasi persiapan pelantikan.(sco)
Baca juga:  Optimalkan Pendapatan, Gubernur Olly MoU dengan BPH Migas-Pertamina

Pos terkait