indoBRITA, Manado-Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Sulut mengusulkan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar Rp3 juta. Kisaran itu menurut Koordinator Wilayah (Korwil) KSBSI Sulut, Jack Andalangi sesuai pertumbuhan ekonomi di daerah Nyiur Melambai yang relatif lebih baik dari provinsi lain di Indonesia.
“Jangan hanya mengacu nasional atau PDB saja, tapi perhitungan angka UMP juga harus melihat kondisi daerah atau PDRB. Sulut hebat harus berani keluar dari lingkaran itu demi kesejahteraan buruh di Sulut,” kata Jack kepada wartawan di Manado, Jumat (27/10/2017).
Aktivis yang sudah beberapa kali mengikuti pertemuan buruh sedunia di sejumlah negara ini menyebut perhitungan yang dipakai untuk penetapan UMP belum memperlihatkan rasa keadilan. Menurut dia, banyak buruh di Sulut yang hidup memprihatinkan.
“Pertumbuhan ekonomi Sulut baik, tapi kesejahteraan buat buruh masih memprihatinkan. Sebagai salah satu penggerak roda perekonomian, kesejahteraan buruh harus diperhatikan,” ungkapnya.
Alumnus FISIP Unsrat ini menuturkan kisaran Rp3 juta saja belum mencukupi. “Tak ada buruh yang bisa menabung. Rp3 juta itu untuk saat ini masih kurang, tapi itu sudah lebih baik ketimbang di angka Rp2, 8 juta,” katanya.
Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menetapkan besaran kenaikan UMP 2018 yakni sebesar 8,71 persen. Kenaikan tersebut merupakan hasil penjumlahan dari rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yang ditetapkan sebesar 4,99 persen disertai tingkat inflasi sebesar 3,72 persen.
Formula perhitungan itu berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) 78/2015 tentang pengupahan, yaitu dengan menggunakan angka pertumbuhan ekonomi dan inflasi, dikalikan dengan besaran UMP di tahun berjalan.
Mengingat UMP Sulut tahun ini Rp2.550.000, jika naik 8, 71 persen berada di kisaran Rp2,8 juta. “Sulut hebat harus membuat terobosan untuk kesejateraan buruh,” ucap Jack lagi. (sco/adm)
