indoBRITA, Tomohon – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) di Pemerintahan Tomohon, Senin (06/11/2017).
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Tomohon Jimmy F Eman SE Ak diwakili Sekot Tomohon Ir Harold V Lolowang MSc menerima Kunjungan Kerja anggota DPD RI Marhany Pua dan Ir Stefanus BAN Liow beserta rombongan yang dilaksanakan di kantor Walikota Gedung ex DPPKBMD. Kunjungan Kerja ini dalam rangka penyerahan hasil reses DPD RI di wilayah Sulawesi Utara.
Sekot Tomohon mewakili Wali Kota Tomohon dalam sambutannya pada kesempatan tersebut memaparkan beberapa hal kepada para anggota DPD RI diantaranya aspirasi berkaitan dengan ketahanan pangan, berkaitan dengan dinas kesehatan , diantaranya masalah Rumah Sakit Daerah.
“Tenaga Dokter sangat dibutuhkan nantinya, sedangkan formasi untuk Tenaga Dokter tidak ada di kota Tomohon dan kita harus ikut sesuai aturan pusat dalam hal formasi.” Ujar Sekot
Selanjutnya berkaitan dengan Jamaah Haji tentang pemberian uang saku, dan Dinas Pendidikan terkait masalah guru guru yang masih dibayar 700 hingga 800 ribu perbulan yang masih dibayar oleh dana BOS.
“Formasi penerimaan guru harus dari pemerintah pusat. Padahal khususnya guru sudah sangat minim di kota tomohon. Ini menjadi persoalan yang terjadi di kota tomohon dan perlu penanganan dari pusat,” ungkap lolowang.
Anggota DPD RI Ir Marhany Pua pada kesempatan tersebut mengatakan bahwa
Kegiatan kunker kali ini yang pertama dilaksanakan dengan pemkot Tomohon kemudian dilanjutkan dengan DPRD tomohon.
“Besok ada kegiatan di PGE Lahendong terkait tindaklanjut soal kontribusi panas bumi bagi tomohon dan minahasa,” Ujar Pua.
Diketahui, Ir Marhani Pua adalah anggota DPD RI Komite 2 Bidang Pertanian, Energi Infrasturutur Jalan Jembatan, Sumber Daya Ekonomi ,Dll. Sedangkan Ir Stefanus BAN Liow adalah anggota DPD RI Komite 3 Bidang Agama, Kesehatan, Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat dll.
Ir Stefanus BAN Liow mengatakan bahwa tujuan kunjungan kerja ini juga untuk membahas UU yg perlu revisi, misalnya UU terkait pangan, UU terkait tentang pendidikan, kesehatan, keagamaan dan perjalanan haji , bantuan uang saku jemaat haji dan masukan lain. “Kami berharap kami boleh mendapat saran dan masukan untuk ditindaklanjuti.
“Jika ada yg berkaitan dengan kewenangan provinsi maka kami akan berkordinasi dgn Gubernur, dan memang setiap ada persoalan kami selalu melibatkan pihak terkait termasuk Kementerian. Jadi dalam reses ini kami fokus menyerap aspirasi dari masyarajat dan pemerintah,” Ujar liow.
Hadir dalam kegiatan ini Asisten Umum Novi Politon SE, Asisten Perekonomian Ronni Lumowa MSi dan para kepala SKPD terkait serta jajaran pemerintah Kota Tomohon. (slf)
