Ngutang Rp400 M, Orientasi Pembangunan RS Rantumbuysang untuk Sosial Atau Profit?

  • Whatsapp
Ketua FRNK, Felly Esterlita Runtuwene.

indoBRITA, Manado– Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara telah mengajukan Rancangan APBD (RAPBD) 2018 ke DPRD, dimana Rencana peminjaman anggaran sebesar Rp400 miliar ke PT Multi Sarana Infrastruktur (MSI) pun telah masuk di dalamnya.

Hal ini lah yang menjadi sorotan Fraksi Restorasi Nurani untuk Keadilan (FRNK) usai rapat paripurna pemandangan umum fraksi-fraksi di DPRD Sulut, Selasa (7/11/2017).

Dimana komitmen serta orientas pemerintah memanfaatkan ‘hutang’ untuk membangun rumah sakit daerah (RSD) Prof Ratumbuysang untuk melayani masyarakat tak mampu diminta dipertegas.

Karena menurut fraksi yang dipijmpin oleh Felly Esterlita Runtuwene tersebut, dari rencana ini muncul kontradiksi interminus di dalam salah satu kegiatan. Di satu sisi untuk sosial, dan di sisi yang lain untuk mencari keuntungan, agar bisa mengembalikan dana yang dipinjam.

Baca juga:  Wow...! Minut Satu-satunya di Sulut Lakukan Penghapusan DPT Ganda Terbanyak

“Jika orientasinya untuk mencari keuntungan untuk membayar hutang, maka tentu ada uang yang harus ditarik dari masyarakat atau pasien yang berobat. Visi awal adalah membangun rumah sakit yang akan melayani masyarakat yang tak mampu. Jika seperti ini, maka pemerintah jangan mengharapkan profit yang besar untuk mengembalikan dana pinjaman tersebut,” ungkap Felly.

Apalagi, kata politisi Partai Nasional Demokrat itu, sejak awal pihak Pemprov mendengung-dengungkan bahwa mereka mampu mengembalikan hutang tersebut dengan jangka waktu beberapa tahun saja.

“Kalau mencari profit, bisa-bisa pasien yang ditanggung BPJS akan mengalami masalah jika berobat di rumah sakit tersebut. Ini yang perlu dipertegas pemerintah, komitmen dan visinya harus jelas. Untuk sosial atau profit?” tanya Felly.

Baca juga:  Bawaslu Minut Terima Gugatan Empat Partai Politik

Wakil rakyat daerah pemilihan Minsel-Mitra itu juga mengingatkan soal ketersediaan tenaga medis yang akan ditempatkan di rumah-rumah sakit pemerintah, termasuk di RSD Ratumbuysang akan dibangun Pemprov Sulut.

“Tenaga kesehatan kita harus memadai, khususnya tenaga dokter ahli. Jangan sampai mereka digilir dari rumah sakit satu ke rumah sakit lainnya. Ini harus menjadi perhatian pemerintah,” tegas dia. (jil)

Pos terkait