Politik Uang Menjelang Pilkada

  • Whatsapp
Johnny Alexander Suak (foto: johnny fb)

PERSOALAN politik uang yang banyak terjadi menjelang Pilkada tidak hanya di masyarakat tetapi juga internal partai politik.

Bahkan Ironinya Pilkada yang seharusnya ajang kompetisi kandidat calon dilihat dari kompetensi, kapabilitas dan tingkat penerimaan publik yang merupakan tiga syarat utama menjadi kepala daerah tetapi sayangnya lebih diwarnai oleh pertarungan transaksiional daripada pergulatan ide. Kontestasi materi daripada pertandingan antarsolusi dan gagasan

Bacaan Lainnya
Baca juga:  SAS-Pengky Bakal Diusung Golkar di Pilkada Tomohon

Makanya perlu adanya penegasan terkait larangan politik kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, pelaku politik uang, jika terbukti, dapat dijerat penjara sedikitnya 36 bulan dan maksimal penjara selama 72 bulan. Pemberi dan penerima uang, sama-sama akan dijerat dan bisa dihukum penjara.

Sanksi tegas ini tentu saja menjadi tugas berat bagi panitia pengawasan pemilu di tingkat kabupaten dan kecamatan. Pengawas Pemilu harus berani menindak praktek money politics, jangan takut. Karena sekarang sudah jelas ada sanksi bagi pemberi dan penerima uang dalam proses demokrasi di Indonesia.

Baca juga:  KPU Minsel Gelar Evaluasi Fasilitasi Kampanye Pemilu 2019

E-MC mengimbau pada stakeholder pemilu untuk bersama sama memantau dalam Pilkada serentak di Enam Kab Kota Se Sulut. Tentunya KPU dan BAWASLU Sulut harus melibatkan partisipatif masyarakat, perguruan tinggi, dan aparat yang berwajib secara lebih masif dalam hal mencegah berkembangnya politik uang di masyarakat sehingga penyelenggaraan pilkada harus mewakili moralitas suatu daerah menuju konsolidasi demokrasi yang berkualitas. (Penulis adalah mantan Bawaslu Sulut, saat ini Direktur E-MC Sulut dan Dosen FEB UNSRAT)

Pos terkait