Ratusan Massa Ormas Adat Desak Kajati Sulut Jangan Ada Kriminalisasi

  • Whatsapp
Perwakilan Ormas Adat dan LSM, diterima Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Sulut Muhammad Rawi.

IndoBRITA, Manado—Ratusan massa gabungan dari 14 Ormas dan LSM Adat di Sulawesi Utara (Sulut), tergabung dalam Koalis Mapalus, mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulut, Selasa (21/11/2017). Mereka menuntut Kejati Sulut tindakan kriminalisasi dalam penanganan kasus korupsi.

Noke Paat selaku Koordinator Lapangan (Korlap), mengatakan pihaknya mendukung penuh proses penegakan hukum dalam mengusut tuntas tindak pidana korupsi yang dilakukan Kejati Sulut.

Bacaan Lainnya

Akan tetapi pihaknya mengecam dengan keras, jangan sampai terjadi intervensi dalam perkara korupsi. Kejaksaan berkerja profesional dalam menangani perkara korupsi.

“Jangan sampai terjadi tindakan kriminalisasi dalam penanganan perkara korupsi. Kami akan terus mengawal kejaksaan dalam menangani perkara korupsi,” singkat Paat.

Baca juga:  Kajati Sinaga: Tidak Ada Ampun..!
Massa tidak diizinkan masuk ke dalam kantor Kejati Sulut.

Sementara itu Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Sulut Muhammad Rawi, SH MH, mengatakan, dalam pertemuan singkat bersama perwakilan Ormas Adat dan LSM, mereka menyampaikan dukungan penuh kinerja Kajati Sulut, terhadap penanganan korupsi.

“Mereka datang dengan damai, mereka datang bukan mengintervensi, mereka ingin menanyakan sejauh mana penanganan korupsi,” kata Rawi.

Lanjut Rawi, terhadap penetapan tersangka yang dilakukan pihaknya dalam kasus korupsi proyek pemecah ombak/penimbunan pantai di Desa Likupang, Kabupaten Minahasa Utara (Minut). Ia menjelaskan sudah memenuhi alat bukti.

“Saya jelaskan kepada mereka, penetapan tersangka sudah memenuhi alat bukti. Jadi mereka memahaminya,” ucapnya.

“Kami hari ini memanggil beberapa saksi. Baru panggilan pertama, jadi sebelumnya saksi tidak pernah dimintai keterangan. Terhadap saksi-saksi sebelumnya yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, mereka sudah menjalani diperiksaan sebagai saksi begitu lama,” jelas Rawi.

Baca juga:  Panambunan: Dalam Rangka Pengendalian DBD, Kita Berantas Sarang Nyamuk

Sementara itu dalam selebaran yang beredar, gabungan Ormas dan LSM menyatakan sikap yang isinya, mensikapi proses hukum kasus tindak pidana korupsi yang ditangani Kejati Sulut, dalam kasus proyek pemecah ombak/penimbunan pantai di Desa Likupang Kabupaten Minut. Dugaan telah terjadi tindakan kriminalisasi oleh Kejati Sulut dalam proyek tersebut. Kemudian mengecam dengan keras terhadap tindakan Kajati Sulut yang menjadikan beberapa orang yang terlibat dalam proyek tersebut sebagai tersangka. Meminta Kejati Sulut membebaskan ketiga orang yang dijadikan tersangka oleh Kajati Sulut. Dan tuntutan terakhir, meminta Kejati Sulut menghentikan kasus tersebut karena sudah selesai 100% dan tidak ada kerugian negara.(hng)

Pos terkait