Soal Pemecah Ombak, Berty Kapojos: Tender Proyek Dewan Tidak Tahu

  • Whatsapp
KETUA Dekab Minut: Berty Kapojos.

indoBRITA, Minut – Kasus pemecah ombak di Likupang berbandrol Rp15 miliar yang tengah dipacu Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulut. Sejumlah saksi sudah diperiksa terkait kasus korupsi yang merugikan negara berbandrol Rp8,8 miliar.

Bahkan Kejati Sulut belum lama ini akhirnya menetapkan dua tersangka yakni oknum Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) inisial RT dan oknum Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) inisial SHS dan oknum kontraktor RM.

Bacaan Lainnya
Baca juga:  Ratusan Prajurit TNI/Polri Donor Darah di Makodim 1310/Bitung

Permasalahan kasus ini, menimbulkan banyak teka-teki besar yang membuat Kejati Sulut harus bekerja keras, bahkan untuk mengungkap dalang dibalik kasus ini, Kejati Sulut harus memanggil sejumlah saksi, diantaranya Ketua Dekab Minut Berty Kapojos.

Kapojos yang dimintai keterangan terkait bakal dipanggil sebagai saksi mengatakan, permasalahan kasus pemecah ombak tidak diketahui Dewan Minut dari mana asal muasalnya.

“Masalah seperti ini, bukan anggota dewan yang dipanggil, melainkan ketuanya. Jadi sebagai warga negara yang baik, maka tentu saya siap memberikan keterangan ke kejaksaan,” tutur Kapojos, Rabu 29/11/2017

Baca juga:  Paripurna LKPJ Bupati 2017, Bupati Minut: Terima Kasih Dekab Minut

Ditambahkan Kapojos, sejak kasus ini mulai mencuat, Dekab Minut kaget karena proyek tersebut sudah berjalan.

“Tiba-tiba saja sudah berjalan, artinya kami (Dewan, red) tidak tahu sama sekali apakah tender proyek pemecah ombak dilakukan atau tidak,” beber Kapojos.

Dari keterangan Kapojos, terkuak jika proyek pemecah ombak Likupang berbandrol Rp15 miliar tidak ditender, melainkan dilakukan dengan Penunjukan Langsung (PL). Padahal sesuai aturan, jika PL diperuntukan untuk proyek yang ada dikisaran Rp200 an juta, sedangkan miliaran itu harus dilelang kemudian dilakukan tender sesuai dengan Peraturan presiden (Pepres) Nomor 80 Tahun 2003.(Rus)

Pos terkait