6 Fraksi Dekab Minut Terima RAPBD 2018 Untuk Dijadikan Perda

  • Whatsapp
PEMBERIAN naskah keputusan Dekab Minut usai ditandatangani oleh Ketua Dewan Berty Kapojos didampingi Wakil I Shintia Rumumpe ke Bupati Vonnie Panambunan.(foto: boy)

indoBRITA, Minut – Setelah melakukan pembahasan selama beberapa hari antara Dewan kabupaten (Dekab) Minahasa Utara (Minut) dan Pemkab, akhirnya Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2018 akhirnya diparipurnakan untuk ditetapkan menjadi Paraturan daerah (Perda), Kamis 30/11/2017, sekitar pukul 20:30 Wita.

Paripurna dibuka langsung Ketua Dekab Minut Berty Kapojos dihadapan 24 anggota dewan dan para eksekutif. Dalam pernyataannya, Kapojos mengatakan ini merupakan tugas dan tanggung jawab diakhir tahun dewan Minut dan akhirnya bisa diparipurnakan.

Bacaan Lainnya
Baca juga:  Dua Jam Penyidik Kejari Manado Periksa Sualang

“Tentunya hasil dari RAPBD 2018 yang nantinya dijadikan Perda, akan diperuntukkan mengangkat kesejahteraan masyarakat dalam segi pembangunan,” tutur Kapojos.

Sementara itu, Ketua Badan Anggaran (Banggar) Ir Lucky Kiolol memberikan laporan terkait pembicaraan tingkat II RAPBD 2018 menjelaskan, dalam pembahasan dengan eksekutif banyak perbedaan yang kita hadapi, namun itu merupakan hal yang biasa.

“Setelah pembahasan yang cukup panjang, akhirnya pembahasan RAPBD 2018 bisa diparipurnakan. Kiranya keputusan ini busa dijadikan tombak kesejahteraan bagi masyarakat,” terang Kiolol.

Bupati Minut Vonnie Panambunan dalam penyampaiannya akan memperhatikan setiap koreksi yang sudah diberikan oleh sejumlah fraksi selama pembahasan.

Baca juga:  Kabag Humas Minut Cetak Rekor Baru, Tergugat Ngotot Bela Penggugat

“Terima kasih juga bagi kepala Perangkat Daerah (PD) yang sudah berperan dan berpartisipasi mendukung kelancaran penyelesaian pembahasan RAPBD 2018 bersama dekab. Semoga komitmen melaksanakan RAPBD 2018 dapat dijalankan dengan transparan dan akuntabel,” ucap Panambunan.

Dalam laporan Banggar Minut, RAPBD 2018 mencakup Pendapatan Rp874 miliar, Belanja Rp899 miliar, dan pembiayaan neto Rp25 miliar, enam fraksi yakni PDIP, Gerindra, Golkar, Demokrat, Hanura, dan Restorasi Keadilan Indonesia (RKI).(Rus)

Pos terkait