Wali Kota Tomohon: Penanggulangan Kemiskinan Jadi Prioritas di RPJMD

Asisten Perekonomian Ronni Lumowa MSi Saat Membacakan Sambutan Wali Kota Tomohon (foto:ist)

indoBRITA, Tomohon – Fasilitasi koordinasi kemiskinan sangat penting agar secara bersama-sama dapat membicarakan pelaksanaan berbagai program pembangunan secara khusus masalah penanggulangan kemiskinan di Kota Tomohon, karena sebagaimana diketahui bersama penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas dalam rencana pembangunan menengah daerah (RPJMD) Kota Tomohon yang akan berakhir pada tahun 2020 nanti.

Bacaan Lainnya
Baca juga:  Sekot Lolowang Terima Studi Praktikum IPDN Sulut

Hal itu dikatakankan Wali Kota Tomohon Jimmy Feidie Eman SE Ak diwakili Asisten Perekonomian Ronni Lumowa SSos MSi saat membuka kegiatan fasilitasi koordinasi kemiskinan daerah yang dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian Setda Kota Tomohon di gedung eks dinas PPKBMD Kota Tomohon, Selasa (6/12/2017).

Lanjut dikatakannya, pemkot Tomohon telah dan sedang melaksanakan beberapa program tentang penanggulangan kemiskinan. “Kaitan dengan hal ini telah diprogramkan secara menyeluruh oleh masing-masing Perangkat Daerah di lingkup Pemkot Kota Tomohon, secara garis besar tercakup dalam empat bidang prioritas yakni bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan bidang pengembangan ekonomi kerakyatan,” ucapnya.

Baca juga:  Eman Upayakan Dana Hibah Rp2 Miliar Bagi Masyarakat Kota Tomohon

“Kami berharap koordinasi ini dapat meningkatkan fokus program-program tersebut yang ditujukan kepada masyarakat miskin agar lebih efektiv dan efesien, sehingga kegiatan pembangunan dapat dirasakan manfaatnya,” tutup Lumowa mengutip sambutan Walikota Tomohon.

Kabag Perekonomian Setda Kota Tomohon Harny Korompis mengatakan bahwa maksud kegiatan fasilitasi koordinasi kemiskinan daerah adalah agar terciptanya rumusan kebijakan pengendalian kemiskinan daerah, mensosialisasikan hasil pelaksanaan verifikasi dan validasi data terpadu Kota Tomohon serta mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean governance). (slf)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *