Korupsi DAK SLBM Tembus PN Manado

  • Whatsapp
PN-Manado

IndoBRITA, Manado—Satu lagi berkas perkara korupsi telah tembus ke Pengadilan Negeri Manado. Menurut informasi yang diterima, berkas calon terdakwa AB alias Albert dan JMW alias Jeane tersebut telah ditembuskan pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Airmadidi.

“Berkas korupsi dari Minahasa Utara (Minut-red) atas nama Albert dan Jeane telah masuk. Dan komposisi Majelis Hakimnya telah ditetapkan, Ketua Majelisnya ibu Julien Mamahit, Hakim Anggotanya Ibu Halidja dan pak Wenny Nanda,” terang Humas PN Manado, Alfi Usup, ketika dikonfirmasi awak media.

Bacaan Lainnya
Baca juga:  Anggaran Pemeliharaan PN Manado Capai Rp12 juta

Selain itu, Usup menerangkan bahwa berkas perkara korupsi tersebut akan segera disidangkan. “Sidang pembacaan dakwaannya akan segera dihelat sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan,” pungkasnya.

Patut diketahui, lelaki Albert dan perempuan Jeane harus terjerat pidana korupsi, karena dituding telah nekad menyelewengkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) dari anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Tahun Anggaran 2015.

Dimana, Desa Paslaten telah masuk sebagai salah satu desa yang rawan sanitasi dan layak untuk dibangun sanitasi. Sehingga, pihak Kementerian terkait telah mengucurkan dana sebesar Rp392 juta untuk pembangunan sanitasi.

Merespon dana bantuan itu, Hukum Tua Desa Paslaten, Kecamatan Likupang Selatan, lantas membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Dan posisi Ketua pada waktu itu telah dijabat calon terdakwa Albert, sedangkan posisi Bendahara dipegang calon terdakwa Jeane.

Baca juga:  Togel Mulai Marak, Beberapa Pengusaha Ditengarai sebagai Pendana

Sayangnya, anggaran ratusan juta yang dikucurkan pihak Kementerian PU justru tidak dipergunakan dengan baik, dan diduga kuat telah terjadi aksi penyelewengan. Setelah ditelusuri, terungkap adanya kerugian negara sebesar Rp125 juta lebih.

Dalam perkara ini, diketahui pula kalau kedua calon terdakwa telah diganjar pidana pihak Kejaksaan dengan Pasal 2 ayat (1) juncto (jo) Pasal 18 dan Pasal 9 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No 31 Tahun 1999, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. (hng)

Pos terkait