IndoBRITA, Manado – Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) meminta Perguruan Tinggi di Indonesia hendaknya cepat mengimbangi dengan perubahan teknologi. Karena itu reformasi birokrasi harus dilaksanakan. Untuk itu mengantisipasi berbagai tantangan internal dan eksternal ini dilakukan dengan pembenahan di tiga area utama, yaitu tata organisasi, tatalaksana serta sumberdaya manusia (SDM).
“Kegiatan Reformasi Birokrasi tujuannya adalah tercipta pemerintahan yang bersih dari KKN, akuntabel dan berkinerja serta pelayanan publik yang berkualitas,” kata Rektor Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado Prof Dr ir Ellen Kumaat melalui Wakil Rektor (Warek) Bidang Akademik Prof dr Jimmy Posangi, saat membuka evaluasi reformasi birokrasi, Rabu (13/12/17).
Sementara itu, Kepala Bagian (Kabag) Ketatalaksanaan Biro Hukum dan Organisasi Dewi Yuliwati menambahkan berbagai langkah reformasi sebagaimana dijelaskan dalam roadmap ini yang dilakukan di Kementerian Riset dan Teknologi merupakan program yang melembaga, berkesinambungan, dan diharapkan bergulir terus tanpa kehilangan momentum reformasi. Untuk itu, guna mendukung program tersebut, Pimpinan Kementerian Riset dan Teknologi telah sepakat untuk memegang komitmen yang kuat agar program reformasi ini dapat bergulir sehingga akan dilahirkan birokrasi yang efisien dan professional.
Sementara sasarannya terbagi kedalam delapan area perubahan yang menjadi focus dalam reformasi birokrasi. Delapan area perubahan yang dimaksud meliputi organisasi, tatalaksana, peraturan perundang-undangan, sumberdaya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik dan mindset serta culture-set aparatur.
“Inti perubahan dari reformasi birokrasi adalah perubahan mental aparatur. Perubahan tersebut tidak dapat dilakukan hanya melalui langkah-langkah yang ditujukan langsung kepada aparatur tetapi juga harus ditujukan kepada seluruh sistem yang melingkup aparatur,” tuturnya.(sco)
