BPJS Kesehatan-JIPS Saling Tukar Informasi

IndoBRITA, Manado – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara (Suluttenggo dan Malut) mengadakan media gathering dengan Jurnalis Independen Pemprov Sulut (JIPS) di Sintesa Peninsula Hotel Manado, Kamis (21/12/2017).

Di kesempatan itu, dijelaskan tentang pentingnya masyarakat ikut BPJS Kesehatan.

Menurut Deputi Direksi Wilayah BPJS Kesehatan Suluttenggo dan Malut, Lisa Nurena, keikutsertaan masyarakat dalam BPJS kesehatan karena perintah dari Undang-undang.

Diutarakannya, para peserta BPJS Kesehatan kian hari kian bertambah. Itu berkat dari peran media yang ikut membantu mensosialisasikan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Saya berterima kasih kepada kalian (wartawan) yang tidak bosan-bosan memberitakan berita, baik positif maupun negatif. Semuanya itu ada manfaat bagi kita,” tuturnya.

Baca juga:  Program Padat Karya Rp20 Miliar, Gubernur Olly Siapkan untuk Masyarakat yang Kehilangan Pekerjaan

Terkait JKN, katanya, program ini memiliki dasar hukum di mana setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia wajib menjadi peserta program jaminan sosial.

“Sistem JKN memilki tiga azas, yakni kemanusiaan, manfaat, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Serta mempunyai lima program diantaranya ada jaminan kesehatan, dan sembilan prinsip didalamnya gotong royong, nirlaba, dan sebagainya,” jelasnya.

Dijelaskannya, salah satu strategi untuk mencapai cakupan kesehatan semesta tahun 2019, meningkatkan kolektabilitas iuran, dan sosialisasi program JKN-KIS saat ini sekitar 179 juta jiwa, butuh kerja keras untuk menambah jumlah peserta agar mampu mencapai target Universal Health Coverage (UHC),

Baca juga:  Minahasa Langsung Dilirik Investor, ROR: Desa Tincep akan Ada PLTA

“Dengan keterbatasan yang ada BPJS Kesehatan berupaya mencari solusi guna memecah tantangan tersebut seperti melibatkan masyarakat melalui program kader JKN-KIS,” pungkasnya.

Sementara itu, salah satu wartawan senior Budi Rarumangkay yang turut ikut dalam media gathering itu mengatakan terkait dengan pemberitaan negatif atau tidak berimbang, pihak BPJS Kesehatan bisa memberikan hak jawab atau somasi ke media yang membuat berita miring itu ke dewan pers.

“Kita ini bukan kebal hukum. Kalau merasa ada dirugikan buat laporan secara resmi ke dewan pers. Itu ada sanksinya bila terbukti melakukan kesalahan,” ujar Pemimpin Redaksi Sulutonline.com itu.(sco)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *