Direktur CV Sejahtera Divonis Bebas

  • Whatsapp
PN Manado foto (ist)

IndoBRITA, Manado—Perkara korupsi proyek Jalan Produksi di Desa Pampalu, Kecamatan Beo Selatan Tahun Anggaran 2015, yang dilimpahkan Kejaksaaan Negeri (Kejari) Cabang Beo, akhirnya tuntas diperiksa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, akhir pekan lalu.

Dalam amar putusannya, Majelis Hakim yang diketuai Lukman Bachmid, telah menyatakan bahwa perbuatan Direktur CV Sejahtera, JM alias Junedy tidak terbukti bersalah, sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Bacaan Lainnya

Sementara itu, Bachmid ketika dihubungi melalui Juru Bicara (Jubir) Hakim PN Manado, Vincentius Banar langsung menjelaskan beberapa pertimbangan yang membuat terdakwa Junedy divonis bebas Majelis Hakim.

Adapun yang menjadi pertimbangan pokok Majelis Hakim, yakni dalam pengerjaan proyek ternyata ada adendum. Namun, pihak JPU justru tidak memasukannya dalam dakwaan dan tuntutan. Sehingga, Majelis Hakim menilai perkara ini terkesan terlalu dipaksakan.

“Ada satu dokumen yang tidak dijadikan bukti sebagai rujukan perbuatan hukum formal. Yaitu adendum dari perjanjian pokok. Didakwaan tidak ada, dituntutan pun tidak dimasukan. Padahal itu ada,” terang Banar.

Tak hanya itu, hal kerugian negara yang dimasukan JPU dalam dakwaannya, dinilai janggal oleh Majelis Hakim. “Adendum itu sudah disita, kenapa tidak dibunyikan dalam dakwaan, yang berikut laporan kerugian negara itu hanya didasari dari laporan ahli, padahal laporan ahli itu hanya untuk penguji ketebalan jalan. Itu pun dilakukan setelah satu tahun, setelah proyek telah diserahterimakan, bahkan telah dimanfaatkan masyarakat,” papar Banar..

Baca juga:  Gedung Bank Bukopin di Lelang Pengadilan Negeri Manado

Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan sesuai dengan fakta persidangan, Majelis Hakim akhirnya berkesimpulan bahwa terdakwa Junedy tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi. “Karena materialnya tidak terbukti tidak tercukupi, artinya terbukti tercukupi,” pungkas Jubir PN Manado.

Seperti sempat diberitakan, terdakwa Junedy harus menjalani proses peradilan di PN Manado, karena dituding JPU telah melakukan tindak pidana korupsi saat perusahaan mengerjakan proyek Jalan Produksi di Desa Pampalu. Dimana, dana pembangunannya bersumber dari APBN dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Talaud, dengan banderol Rp260.879.000.

Menurut JPU, ada beberapa item pekerjaan yang tidak sesuai dokumen kontrak, seperti timbunan tanah pilihan (Domato) yang tidak dikerjakan sepenuhnya, dan buntutnya terjadi selisih pembayaran hingga Rp57 juta lebih.

Alhasil, pada sidang sebelumnya, JPU ikut mengajukan tuntutan 6 tahun penjara, serta mengganjar pidana terdakwa dengan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan UU RI No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No 31 Tahun 1999.

Namun, terdakwa Junedy melalui tim Penasehat Hukumnya yang dikomandani Penghiburan Balderas, tak serta merta menerima tuntutan tersebut. Dan ikut mengajukan pledoi alias nota pembelaan, dengan melampirkan sejumlah dokumen. Alhasil, di akhir babak persidangan, Majelis Hakim telah mengambil keputusan bahwa terdakwa Junedy tidak terbukti bersalah.

Baca juga:  JMH Bakal Gugat Class Action PLN Suluttenggo

Atas putusan bebas ini, ketua Tim Penasihat Hukum (PH) Panghiburan Balderas bakal menggugat Jaksa Penuntut Umum (JPU). Pasalnya menurut Balderas, bahwa kliennya telah merasa dirugikan, dengan hukuman penjara yang diberlakukan JPU terhadap kliennya sejak Mei 2017 lalu.

“Kami sebagai kuasa hukum Junedy, bakal menggugat balik JPU. Atas tuduhan melalui dakwaan, yang telah diberikan JPU terhadap klien kami, sehingga klien kami sempat merasakan hukuman penjara. Dan tentunya hal ini sangat merusak citra klien kami, serta telah menginjak-nginjak harkat dan martabatnya,” ucap Balderas.

Ditambahkannya bahwa dalam perkara ini juga tidak ada kerugian negara yang diciptakan oleh kliennya. Malahan atas tuduhan JPU, sehingga JPU menimbulkan kerugian negara, dengan biaya penanganan perkara.

“Sangat disayangkan, dimana negara kita membuang uang percuma untuk menangani perkara yang tidak ada kerugian negaranya. Ini menjadi satu contoh kasus. Dimana ketika seseorang yang tidak terbukti bersalah, kemudian dipaksakan menjadi bersalah. Nah, kami pun meminta kepada pihak terkait agar dapat menyikapi hal ini. Dimana, adakah sanksi tegas, ketika pihak Kejaksaan tidak mampu membuktikan ada pelanggaran hukum, atas perkara yang ditanganinya. Dan hal ini perlu dicermati bersama sehingga pihak Kejaksaan tidak asal-asalan dalam menangani perkara,” tegas Balderas. (hng)

Pos terkait