Penarikan Tenaga Pengawas Tenaga Kerja ke Provinsi Tidak Efektif

  • Whatsapp
STEVANUS Prasethio

indoBRITA, Minut – Sesuai dengan Undang-Undang (UU) 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, maka semua fungsi pengawasan ketenagakerjaan yang ada di setiap kabupaten/kota seluruh Indonesia, semua diambil alih oleh provinsi.

Walau sudah dimulai 1 Oktober 2016 dan efektif pada tahun 2017, namun hal ini masih mendapat kritikan dari berbagai elemen masayarakat termasuk salah satu anggota Dewan kabupaten (Dekab) Minahasa Utara (Minut) yakni Stevanus Prasethio.

Bacaan Lainnya
Baca juga:  Paruntu Ajak Bupati se-Indonesia Berperan Aktif Dalam Program APKASI

Menurut Prasethio, ditariknya fungsi pengawasan ketenagakerjaan yang ada di setiap kabupaten/kota khususnya Minut oleh provinsi tidak efektif. Ini akan semakin menimbulkan kesulitan tinggi terlebih dalam hal koordinasi dengan daerah.

“Dengan demikian, tidak ada lagi kewenangan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) kabupaten untuk mendatangi perusahaan melakukan pengawasan kepatuhan perusahaan terhadap aturan ketenagakerjaan. Ini sangat melemahkan dan membuat Disnaker kabupaten seperti hilang kekuatan jika terjadi perselisihan hubungan kerja,” tutur Prasethio, Senin 8 Januari 2018.

Bahkan menurut Prasethio, dengan dikuranginya pengawas ketenaga kerjaan, maka secara otomatis terjadi pengurangan bidang di Disnaker yang berakibat pekerjaan mandul yang berimbas pada buruknya pengawasan di lapangan.

Baca juga:  Hasil Operasi Zebra Samrat 2018 Minggu Pertama Mencapai 3846 Tilang

“Dengan ditariknya bidang-bidang yang ada, bagi pihak perusahaan mungkin bukan suatu masalah yang besar. Tapi bagi masyarakat khususnya Minut, tentu akan sangat menyulitkan karena aksesnya harus ke provinsi,” tutup Prasethio.(rus)

Pos terkait