Dinas Kearsipan Minut Terapkan SIKD Untuk Mempermudah Pengelolaan Arsip

  • Whatsapp
MAXIMILIAN Tapada

IndoBRITA, Minut—Pemerintah kabupaten (Pemkab) Minahasa Utara (Minut) melalui Dinas Kearsipan, melakukan terobosan di awal tahun 2018 yakni penggunaan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD). Hal ini dikatakan Kepala Dinas Kearsipan Minut Drs Maximilian Tapada MSc, Rabu 17 Januari 2018.

Menurut Tapada, adanya aplikasi SIKD sangat penting karena bisa menjadi salah satu jantung pendokumentasian rekaman bagi Pemkab Minut, apalagi di era globalisasi saat ini. Sehingga diharapkan kedepan, berbagai macam dokumen yang ada penyimpanan, pencarian dokumen serta penyebaran informasi mudah dilakukan.

Bacaan Lainnya

“SIKD ini mencakup pada pengurusan empat pilar yakni pengamanan arsip, tata naskah dinas, klasifikasi arsip, dan jadwal retensi arsip daerah. Dari SIKD ini, nantinya kita akan mintakan ke setiap Perangkat Daerah (PD) untuk menentukan lamanya arsip itu dijaga serta dipelihara. Setelah itu akan ada pengusulan ke Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) agar mendapat rekomendasi berdasarkan payung hukum yang ada untuk dikembalikan ke daerah dan dijadikan Peraturan bupati (Perbup), sehingga dapat terpantau dengan baik selama 5 tahun,” tutur Tapada.

Baca juga:  Panitia Pembebasan Lahan Tol Akui Kinerja Appraisal Sebelumnya Mengecewakan

Dijelaskan Tapada, arsip mempunyai nilai yang sangat penting dalam segala hal, selain sebagai informasi, arsip juga merupakan salah satu bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. “Kemajuan teknologi sangat berdampak besar terhadap aspek, termasuk dalam bidang administrasi yang didalamnya dituntut profesionalisme dan tentu saja manajemen kearsipan akan mengikuti kemajuan tersebut serta dijadikan suatu tantangan bagi para pengelolaan arsip itu sendiri,” terang Tapada.

Ditambahkan Tapada, dengan adanya SIKD diharapkan dapat mempermudah pengguna atau operator dalam melakukan pengelolaan data maupun arsip yang jumlahnya tidak sedikit dan sangat beragam. “SIKD ini merupakan langkah ANRI sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam menciptakan tertib arsip di lingkungan pemerintahan Republik Indonesia. Selain itu juga akan lebih memangkas waktu yang diperlukan untuk menyampaikan, menyimpan dan mencari data/arsip untuk digunakan kembali sebagai bahan informasi pengambilan keputusan,” tutup Tapada.(rus)

Baca juga:  OD-SK (Mulai) Evaluasi Pejabat

Pos terkait