Wagub SK Diberi Kewenangan Urus Rekomendasi BPK

  • Whatsapp
IndoBRITA, Manado – Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven Kandouw saat memberikan sambutan pada Diskusi Kelompok Terarah Tindaklanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Permasalahannya, di Hotel Sintesa Peninsula Manado, Senin (29/01/2018), mengatakan dirinya mendapatkan tugas dari gubernur untuk mengurus tindaklanjut rekomendasi BPK.
“Untuk Sulawesi Utara masalah tindaklanjut rekomendasi pak gubernur menyerahkan 100 persen kepada wakil gubernur,” katanya.
Kewenangan tersebut memang menjadi tugas tambahan bagi wagub, namun dirinya tetap bersyukur.
“Saya dengar di tempat lain wakil-wakilnya untuk urus kerugian negara tidak diberikan wewenang kepala daerah. Padahal kalau kita bersinergi ada pembagian yang baik akan mendatangkan output dan outcome yang baik,” tuturnya.
Wagub pun memberikan apresiasi atas kegiatan yang dibuat BPK. 
“Semakin banyak kegiatan BPK diselenggarakan pasti kita harus mendukung,” ucapnya.
Hadir dalam kegiatan ini, diantaranya Anggota VI BPK RI Harry Azhar Asis, Auditor Itama Keuangan Negara VI BPK RI Dori Santoso, Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim, Wakil Gubernur Sulawesi Barat Enny Anggraeni Anwar, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulut Tangga Purba, dan para kepala daerah se Indonesia Timur.(sco)
Baca juga:  Tutup AEYA 2018, Wagub: Anak Muda Kristen Harus jadi Pelopor Perdamaian dan Kerukunan Dunia

Pos terkait