Perkara Korupsi Pemecah Ombak Likupang Segera ke Pengadilan

  • Whatsapp
Asisten Tindak Pidana khusus (Aspidsus) Kejati Sulut Mohammad Rawi, didampingi Kasipenkum dan Humas Kejati Sulut Yoni E Mallaka, Jumat (02/02/2018), saat menerima kunjungan Tonaas Wangko Laskar Manguni Indonesia (LMI) Hanny Pantouw di ruang kerja Kasipenkum.

IndoBRITA, Manado—Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara (Sulut), memastikan tiga tersangka korupsi. Yakni RT mantan Kepala BPBD tahun 2016, juga selaku KPA. SHS selaku PPK dan RM selaku Direktur PT MMM pelaksana pekerjaan, dalam dugaan kasus pemecah ombak/penimbunan pantai di Desa Likupang, pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kabupaten Minut. Segera duduk di kursi pesakitan Pengadilan Negeri (PN) Manado.

Penegasan itu disampaikan Asisten Tindak Pidana khusus (Aspidsus) Kejati Sulut Mohammad Rawi, didampingi Kasipenkum dan Humas Kejati Sulut Yoni E Mallaka, Jumat (02/02/2018), saat menerima kunjungan Tonaas Wangko Laskar Manguni Indonesia (LMI) Hanny Pantouw di ruang kerja Kasipenkum.

Bacaan Lainnya

“Kedatangan teman-teman LMI untuk mensupport tugas kejaksaan, dalam penegakan hukum terhadap penanganan dugaan kasus pemecah ombak/penimbunan pantai di Desa Likupang. Mereka datang silaturahim, kemudian menanyakan perkembangan kasus tersebut,” kata Rawi.

Baca juga:  Bitung Diganjar Penghargaan Kota Layak Pemuda Kategori Utama

“Kemungkinan pekan depan sudah kami limpah ke Pengadilan. Kita tunggu hasil dari persidangan, apakah akan ada tersangka yang baru,” jelas Rawi.

Tonaas Wangko Laskar Manguni Indonesia (LMI) Hanny Pantouw mengatakan, kedatangan LMI ke Kejati untuk silaturahmi dan memberika support kepada korps baju coklat dalam rangka penegakan hukum dalam perkara korupsi di seluruh Kabupaten/Kota, untuk lebih profesional. Menurut Pantouw, secara khusus kedatangan LMI ke Kejati untuk mengawal dugaan kasus pemecah ombak/penimbunan pantai di Desa Likupang, pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kabupaten Minut.

“Kita datang di Kejati bukan demo, kami datang bersilaturahim. Kami bersyukur pihak Kejati menerima kami dengan baik. Tujuan kami mengawal kasus tersebut dan mempertanyakan sudah sejauh mana perkembangannya. Dari pihak kejaksaan menjelaskan bahwa, kalau tidak ada perubahan pekan depan perkara ini dilimpahkan ke pengadilan,” jelas Pantouw.

Baca juga:  Kajati Sulut Hadiri Upacara Peringatan HUT ke 75 TNI di Kodam XIII/Merdeka

Diketahui perkara ini resmi diserahkan penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara (Sulut) ke Kejati Minut, Kamis (25/01/2018) lalu. Penyerahan tersangka tersebut dilalukan setelah Jaksa Penuntut Umum pada Kejati Sulut menyatakan berkas perkara telah lengkap dan semua syarat telah terpenuhi baik formil dan materil dan di P-21.

Perbuatan para tersangka menyebabkan negara dirugikan sebesar Rp8,8 miliar. Hasil ini sesuai perhitungan kerugian negara dari BPKP perwakilan Sulut. Para tersangka diduga telah menyalahgunakan wewenang dan melawan hukum dalam pekerjaan proyek pemecah ombak, dengan pagu anggaran Rp15 miliar. Ketiga tersangka dikenakan Pasal 2 Ayat (1), Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang—Undang Nomor 20 Tahun 2001tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. (hng)

Pos terkait