Menu

Tiga Terdakwa Korupsi Pemecah Ombak Likupang Diadili

  Dibaca : 666 kali
Tiga Terdakwa Korupsi Pemecah Ombak Likupang Diadili
Tiga terdakwa dalam perkara dugaan korupsi penanganan darurat pembuatan tanggul penahan/pemecah ombak, Desa Likupang Dua, pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kabupaten Minahasa Utara (Minut) TA 2016.

Nama Bupati Disebut Terima Uang Rp8 Miliar

IndoBRITA, Manado— Tiga terdakwa dalam perkara dugaan korupsi penanganan darurat pembuatan tanggul penahan/pemecah ombak, Desa Likupang Dua, pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kabupaten Minahasa Utara (Minut) TA 2016, masing-masing SHS alias Steven, 44, warga Kelurahan Teling Bawah Lingkungan III, Kecamatan Wanea, RM alias Robby, 47, warga Desa Matungkas, Jaga V, Kabupaten Minut dan RMT alias Rosa, warga Desa Lembean, jaga IV, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minut, duduk di kursi pesakitan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri (PN) Manado, Selasa (13/02/2018).

Dihadapan Majelis Hakim Vincentius Banar, Hakim Anggota Wenny Nanda dan Arkanu. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Bobby Ruswin Cs, menjelaskan dalam dakwaan terdakwa Steven selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), terdakwa Robby selaku Direktur PT Manguni Makasiouw Minahasa perusahaan pelaksanakan kegiatan dan Rosa selaku Kepala BPBD sekaligus sebagai kuasa pengguna anggaran, dilakukan penuntutan secara terpisah (splitzing), Vonnie Anneke Panambunan selaku Bupati Minut, Junjung Tambunan selaku Direktur Tanggap Darurat Badan Nasioanl Penanggulangan Bencana, Kombes Pol Rio Permana, yang bertindak melaksanakan pekerjaan. Dalam perkara korupsi penanganan darurat pembuatan tanggul penahan/pemecah ombak Desa Likupang Dua, pada BPBD Daerah Kabupaten Minut TA 2016.

Baca juga:  Astaga!!! Diduga Kecanduan Lem Eha-Bond, Siswa SMA Ditemukan Tewas Gantung Diri

“Sebagaimana tercantum dalam laporan hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara BPKP perwakilan Provinsi Sulut, atas dugaan tindak pidana korupsi  hasil pemeriksaan di lapangan terdapat selisih pekerjaan.,” kata JPU.

Dimana yang terpasang dilapangan dengan pekerjaan yang tertera di dalam kontrak dengan perincian sesuai kontrak Rp15.299.027.638, terpasan di lapangan Rp5.604.710.197, selisih Rp8.813.015.856. Dengan demikian dari hasil pemeriksaan di lapangan terdapat potensi kerugian negara dari selisih pekerjaan di dalam kontrak.

“Akibat perbuatan para terdakwa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Dimana terdakwa Rosa menerima uang pada proyek tersebut sebesar Rp100 juta, Robby Rp346 juta dan Vonnie Rp8.365.015.856. Perbuatan para terdakwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan,” jelas JPU.

Baca juga:  Lukman Bachmid, Jabat Wakil Ketua PN Manado

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan di tambah dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tetang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan di tambah dengan undang-undang nonor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(hng)

Tags
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional