Dugaan Pemalsuan Dokumen, Kepala Inspektorat Kota Manado Diadili

Kepala Inspektorat Kota Manado Diadili

IndoBRITA, Manado— Diduga telah melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen Kartu Keluarga (KK), mantan Kepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan (Kadis Disdukcapil) Kota Manado, berinisial MHT alias Tinangon, 52, warga Kelurahan Paniki Dua, Lingkungan I, Kecamatan Mapanget, duduk di kuris pesakitan Pengadilan Negeri (PN) Manado, (14/02/2018).

Dihadapan Ketua Majelis Hakim Denny Tulangouw, Hakim Anggota Benny Simanjuntak dan Ferry Sumlang. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Edwin Tumundo, membacakan surat dakwaan Kepala Inspektorat Kota Manado ini.

Bacaan Lainnya

Kata Tumundo berawal pada tanggal 14 oktober 2010, bertempat di kantor Disdukcapil Kota Manado, dengan sengaja memalsukan surat/dokumen kepada instansi pelaksana dalam melaporkan peristiwa kependudukan.

“Saksi Alharun Gagundali datang ke kantor terdakwa di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Manado dalam rangka keperluan dinas. Pada saat saksi Alharun menghadap terdakwa di ruang kerjanya, terdakwa meminta tolong kepada saksi agar diterbitkan Kartu Keluarga atas nama terdakwa. Lalu, setelah saksi menyelesaikan keperluan dengan terdakwa, saksi kembali ke Kantor Disdukcapil kemudian terdakwa menelepon saksi. Pada saat itu, saksi meminta data keluarga dari terdakwa yang akan dimasukkan ke dalam KK yang dimaksud oleh terdakwa,” kata Tumundo.

Baca juga:  Lomban Cek Lokasi TMMD di Duasudara

Karena saksi tidak mengetahui data keluarga terdakwa, kemudian pada saat terdakwa menyebutkan anggota keluarga yang akan dimasukkan dalam KK, saksi menulis data keluarga yang disebutkan oleh terdakwa di selembar kertas. Dan saksi melaporkan data tersebut kepada Kepala Disdukcapil Evans Steven Liow.

“Lalu, setelah saksi melaporkan data yang diberikan oleh terdakwa sesuai data base yang diterima oleh Disdukcapil Kota Manado dari Discapilduk Minahasa. Saksi menyerahkan selembar kertas yang berisi data keluarga kepada saksi Nirbito Soputan di bidang administrasi kependudukan untuk di cetak dalam KK. Selanjutnya, saksi Nirbito membuat KK berdasarkan data yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi Alharun,” pungkas Tumundo.

Baca juga:  Kualitas PN Manado Diakui Sustain - Uni Eropa

Nah, setelah terdakwa menerima KK, terdakwa langsung menandatangani KK tersebut dimana KK berisi nama saksi Magdalena Katuuk dengan status di dalam KK adalah carai mati. Pada hal, terdakwa dan saksi Magdalena telah memiliki kartu keluarga dan status saksi Magdalena adalah istri sah.

“Saksi Magdalena kemudian mengadukan hal ini ke Asisten III Bidang Administrasi Pemerintah Kota Manado,” tegas Tumundo.

Ternyata KK tersebut telah digunakan oleh terdakwa tanpak sepengetahuan saksi Magdalena, membeli rumah di perumahan Royal Residen.

“Dalam perkara ini, terdakwa dijerat kesatu Pasal 93 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan Juncto UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan atau kedua Pasal 263 ayat (1), ke-2 KUHP,” jelas Tumundo. (hng)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *