RR-RD Siapkan Waktu untuk Pengaduan Masyarakat Minahasa

  • Whatsapp
IndoBRITA, Minahasa – Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa periode 2018-2023, Roy Roring dan Robby Dondokambey (RR-RD) mengadakan kampanye tertutup di salah satu rumah warga di Desa Touliang, Kecamatan Kakas, Kamis (22/02/2018) sore.
Di kesempatan ini, pasangan nomor urut 2 ini menyampaikan visi dan misi. “Visi kita untuk bangun Minahasa kedepan. Sekarang memang sudah hebat, tapi kami yakin bila Tuhan berkenan tanggal 27 Juni nanti, visi kita akan bawa Minahasa semakin hebat kedepan,” ujar RR.
Mantan birokrat handal ini menuturkan untuk misi ada lima yang ditawarkan. Serta ada sembilan cita-cita dan 22 program prioritas. Namun demikian, ia tidak bisa menjabarkan semua program itu dalam kampanye ini.
“Kami harus mematuhi aturan. Pihak penyelenggara hanya membatasi sampai jam 5 sore,” ujarnya.
RR membeberkan sedikit program mereka kedepan, antara lain di bidang pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur termasuk pertanian dan perikanan, sosial kemasyarakatan, pembangunan aparatur pemerintah bersih dan berwibawa. 
“Untuk program kesehatan, saat ini tercover oleh BPJS sudah 75 persen. Kami janjikan jika terpilih akan menjadikan 100 persen masyarakat Minahasa full coverage,” janjinya.
Selain itu, pasangan yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan didukung Partai Demokrat, Gerindra, Hanura dan PKB ini menyiapkan tunjangan dana duka.
“Program kami juga diupayakan setiap kecamatan akan ada ambulance, mobil jenasah dan pemadam kebakaran,” sambungnya.
Untuk di bidang pendidikan, RR-RD berupaya agar tidak ada lagi pungutan.
“Kami juga nantinya menyiapkan tempat untuk pengaduan. Setiap setiap minggu hari Rabu jam 7-9 kami akan menerima keluhan masyarakat. Seperti call center di mana semua keluhan akan kami jawab langsung,” tuturnya.
Sementara, Robby Dondokambey mengatakan semua program yang dipaparkan ada hubungannya dengan dana. Dana itu kalau dimanfaatkan dari pendapatan asli daerah pastinya tidak cukup. Makanya, solusinya harus bersinergi dengan pemerintah pusat.
“Harus satu poros, dari pemerintah pusat pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Harus mengalir begitu dari atas sampai ke bawah. Jadi, jika ada pelayanan yang kurang bisa kami minta di provinsi,” terang RD.
“Semua program itu bisa jalan, itu karena ASN. Nah kesejahteraan ASN akan kami perhatikan,” tambah Roring.(sco)
Baca juga:  Ketua Awam Kritisi Dana BLT di Desa Tember Diduga Tidak Tepat Sasaran

Pos terkait