Saksi Sebut Bupati Minut dan Mantan Kapolresta Manado Hadir dalam Pembahasan Pengajuan Proposal Pemecah Ombak

  • Whatsapp
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan enam orang saksi. foto (hng)

IndoBRITA, Manado—Sidang perkara korupsi dana tanggul penahan/pemecah ombak, di Desa Likupang Dua, Kabupaten Minut Tahun Anggaran 2016, kembali bergulir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri (PN) Manado, Selasa (27/02/2018).

Menariknya, saat tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan enam orang saksi, masing-masing Erwin Salangka selaku mantan Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Minut, Laidy Giroth selaku Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Minut, serta empat ASN di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Minut, yakni Solagracia Sumarauw, Bonie Kanter, Irene Thresia Polii, dan Stenly Polandos. Informasi asal muasal pengajuan proposal langsung terungkap.

Bacaan Lainnya

Dijelaskan saksi Erwin, sebelum pihaknya membawa 10 proposal usulan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), telah terjadi pertemuan di rumah salah satu politisi, yang merupakan rekan Bupati Minut.

“Jadi pertemuan di rumah bapak Yusuf Kaunang, teman di partai.ibu Bupati Minut,” beber saksi Erwin.

Lebih lanjut, dirinya memaparkan bahwa pertemuan tersebut sempat membahas secara umum mengenai rencana pengajuan proposal ke BNBP. “Jadi dalam pertemuan itu dipertanyakan proposal usulan BPBD Minahasa Utara, apa ada proposal yang menjadi usulan di BNPB. Kita langsung serahkan proposal darurat dan rekonstruksi,” ungkapnya, seraya memberi penjelasan kalau item proyek pemecah ombak telah dimasukan dalam proposal rekonstruksi dengan banderol Rp5 miliar lebih.

Selain itu, saksi turut membeberkan kalau dalam pertemuan tersebut, hadir pula oknum perwira polisi, Rio Permana yang saat itu menjabat selaku Kapolresta Manado. Sayangnya, saksi tidak menjelaskan tentang kapasitas kehadiran Rio dalam proses pembahasan usulan pengajuan proposal ke BNBP.

Baca juga:  Pujian ke Polri, Praktisi Hukum asal Minsel Apresiasi Kapolri Jenderal Pol. Drs  Idham Azis

Terkait adanya proposal ke-11 yang dibawa terdakwa SHS alias Steven (eks Kepala Dinas PU Minut), saksi Erwin dan Laidy mengaku baru mengetahuinya setelah tiba di Jakarta.

Hal ini lantas menuai pertanyaan mengapa proposal ke-11 tidak digabung menjadi satu dalam 10 proposal yang dibawa kedua saksi. Dan, saksi Erwin menegaskan kalau hal itu sebelumnya telah dibahas, tapi tidak digubris. Diduga, telah ada niat untuk merampok miliaran uang negara, sehingga proposal ke-11 itu dibuat terpisah.

“Waktu kantor masih di Manado, memang sudah ada pertemuan untuk membahas masalah proposal untuk Likupang pemecah ombak. Saya sudah sampaikan kepada pak Steven bahwa ini sudah masuk dalam usulan rehabilitasi dan rekonstruksi,” jawab saksi.

Bukan itu saja, kedua saksi juga mengakui kalau proyek pemecah ombak ini harusnya masuk item lanjutan bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Minut, tapi kenyataannya justru diproses bidang Kedaruratan. Bahkan, atas proyek tersebut, saksi Laidy harus mengalami mutasi dan penurunan jabatan.

Usai kedua saksi memberikan keterangan, sidang dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan saksi Bonie. Inti keterangan saksi Bonie menyebutkan kalau dirinya hadir ke Jakarta, karena diminta langsung Bupati Minut untuk menemani terdakwa RMT alias Rosa dan terdakwa SHS alias Steven.

Setelah mendengarkan keterangan saksi Bonie, Majelis Hakim yang diketuai Vincentius Banar kemudian menunda jalannya persidangan, masih dengan agenda pemeriksaan saksi.

Patut diketahui, dalam perkara yang merugikan keuangan negara Rp8,8 miliar lebih ini, pihak JPU telah menghantar tiga terdakwa ke meja hijau. Terdakwa Steven selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), terdakwa Robby selaku Direktur PT Manguni Makasiouw Minahasa perusahaan pelaksanakan kegiatan dan Rosa selaku Kepala BPBD sekaligus sebagai kuasa pengguna anggaran, dilakukan penuntutan secara terpisah (splitzing), Vonnie Anneke Panambunan selaku Bupati Minut, Junjung Tambunan selaku Direktur Tanggap Darurat Badan Nasioanl Penanggulangan Bencana, Kombes Pol Rio Permana, yang bertindak melaksanakan pekerjaan. Dalam perkara korupsi penanganan darurat pembuatan tanggul penahan/pemecah ombak Desa Likupang Dua, pada BPBD Daerah Kabupaten Minut TA 2016.

Baca juga:  Jemaat GMIM Minsel Waspada, Maramis: Desember Penuh Damai

Sebagaimana tercantum dalam laporan hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara BPKP perwakilan Provinsi Sulut, atas dugaan tindak pidana korupsi  hasil pemeriksaan di lapangan terdapat selisih pekerjaan. Dimana yang terpasang dilapangan dengan pekerjaan yang tertera di dalam kontrak dengan perincian sesuai kontrak Rp15.299.027.638, terpasan di lapangan Rp5.604.710.197, selisih Rp8.813.015.856. Dengan demikian dari hasil pemeriksaan di lapangan terdapat potensi kerugian negara dari selisih pekerjaan di dalam kontrak. Akibat perbuatan para terdakwa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Dimana terdakwa Rosa menerima uang pada proyek tersebut sebesar Rp100 juta, Robby Rp346 juta dan Vonnie Rp8.365.015.856. Perbuatan para terdakwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. JPU menjerat para terdakwa dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 juncto (jo) Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan UU RI No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No 31 Tahun 1999, jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana. (hng)

Pos terkait