Punuh: Pengadaan Seragam Kain Sulut Dilaksanakan Pengurus MKKS

  • Whatsapp
Kepala Dinas Pendidikan Daerah Sulawesi Utara Grace Punuh.
IndoBRITA, Manado – Sejumlah orang tua siswa SMA di Sangihe mengeluh dengan adanya pengadaan seragam batik berlogo ODSK. Sebab, batik tersebut tidak gratis, anak didik yang ingin memakai batik itu harus membeli dengan harga Rp90.000.
Kepala Dinas Pendidikan Daerah Sulawesi Utara Grace Punuh saat dikonfirmasi tak membantah bahwa pengadaan batik ODSK dipungut biaya.
Pengadaan seragam Kain Sulut untuk siswa-siswi SMA/SMK dilaksanakan oleh Pengurus MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah) SMA/SMK yang sudah dirapatkan/disepakati dengan MKKS kabupaten/kota, melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS). Harganya Rp.90.000 juga sudah dicantumkan dalam PKS,” ungkap Punuh kepada IndoBRITA, Kamis (01/03/2018).
Mantan Kepala Dinas Sosial ini mengungkapkan niat tersebut berawal dari keinginan para kepala sekolah untuk memperkenalkan Kain Sulut.
“Termasuk sosialisasi Program ODSK (Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan) yang didalamnya pemberian Bantuan Beasiswa Miskin, Bantuan Beasiswa Kesetaraan (Biaya Ujian  Paket C), Bantuan Beasiswa S1, S2 dan S3 serta bantuan lainnya,” jelasnya.
Namun untuk bantuan bagi siswa-siswi yang kurang mampu bakal mendapatkan seragam Kain Sulut secara gratis.
“Pak Gubernur sudah menyampaikan kedepan akan dikhususkan bagi siswa-siswa pada Keluarga Penerima PKH (Program Keluarga Harapan) yang memang sangat membutuhkan bantuan,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan (OD-SK) di Provinsi Sulawesi Utara merupakan program unggulan pemerintahan Olly Dodokambey dan Steven Kandow, program OD-SK berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada.
Kenyataan yang ditemukan di lapangan pengadaan baju batik yang berlogo OD-SK untuk SMA/SMK menjadi perbincangan hangat kalangan siswa maupun orang tua siswa yang dinilai sangat memberatkan.
“Kami semua sekolah tingkatan SMA/SMK wajib mengambil batik berlogo OD-SK dan itu tidak gratis. Kalau sekolah dibebani lagi biaya membeli batik, otomatis pembebanan biayanya diberikan kepada siswa. Sebab sekolah tidak memiliki anggaran untuk pembelian batik,” jelas salah satu guru SMK yang enggan namanya dipublikasikan.
Hal serupa juga dikeluhkan para orang tua siswa yang terbebani dengan adanya pengadaan batik tersebut.
“Kami dibebani biaya pembayaran seragam batik baru dengan harga Rp 90 ribu, belum lagi masih membeli seragam yang lain seperti pramuka, putih abu-abu dan seragam olahraga. Darimana kami harus mendapatkan biaya tersebut, sedangkan untuk menyekolahkan anak saja kami merasa sangat kesulitan,” kata salah satu orang tua siswa.
Menyikapi hal ini Ketua LSM Lapek H Asiz Janis berharap program OD -SK dikembalikan pada tujuannya. Sebab kalau seperti ini pelaksanaannya maka pemerintahan OD-SK sama artinya memiskinkan masyarakat Sulut.
“Jangan hanya menang pada slogan mengentaskan kemiskinan namun pada realita yang ada justru kian memiskinkan masyarakat. Buktikan program OD-SK tersebut bentuk dan upaya pengentasan kemiskinan bukan menjadi tujuan sekelompok orang atau hanya sebagai slogan semata,” tandas Janis.(sco/nty)
Baca juga:  Gelar Safari Ramadhan, Kapolres Minahasa Ajak Warga Jaga Kamtibmas

Pos terkait