Keterangan Saksi Sudutkan Terdakwa Korupsi RSJ Ratumbuysang

  • Whatsapp
PN Manado foto (ist)

IndoBRITA, Manado—Proses pembuktian tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam persidangan perkara korupsi pembangunan di Rumah Sakit Jiwa (RJS) Ratumbuysang Tahun Anggaran 2015, Senin (5/3/2018), kembali digelar.

Dalam persidangan tersebut, perempuan inisial FR alias Fransiska, selaku Ketua Tim Perencanaan, yang dihadirkan tim JPU sebagai saksi, telah memberikan keterangan yang membingungkan.

Bacaan Lainnya

Dimana, keterangan saksi Fransiska dikonfrontir salah satu terdakwa, saksi tidak konsisten dengan pernyataan yang telah dilontarkan sebelumnya.

Awalnya, saksi menyebutkan telah membayar langsung Tuntutan Ganti Rugi (TGR) sebanyak tiga kali ke Bank Sulutgo. Namun, menurut terdakwa PPTK, keterangan saksi tidak benar sepenuhnya. Karena, terdakwa sempat membayarkan satu kali TGR saksi dengan menggunakan uang dari eks Direktur Utama (Dirut) RSJ Ratumbuysang, JL alias Lampus.

Terkait hal itu, saksi langsung merubah keterangannya, dan membenarkan pernyataan terdakwa. Sambil menambahkan kalau uang dari Lampus itu telah digantinya.

Dalam persidangan, saksi juga mengaku tidak tahu menahu soal adanya adendum kontrak. Padahal, saat menjalani proses pemeriksaan di tingkat Kejaksaan, saksi mengaku mengetahuinya.

Baca juga:  Ketua PN Manado Antri Bersama Pengunjung di Pengadilan

Menariknya lagi, saksi Fransiska juga telah memberikan keterangan yang menyudutkan terdakwa DL alias Liando, selaku pihak kontraktor yang melaksanakan pengerjaan proyek.

Dimana, saksi menyebutkan bahwa apa yang dikerjakan pihak terdakwa Liando tidak sesuai dengan Detail Engineering Design (DED) yang dibuat. Pasalnya, yang terbangun hanya 5 lantai, sementara dalam DED finalnya ada 6 lantai. “Kalau saya lihat tidak sesuai perencanaan,” sebut saksi.

Bahkan, saksi menuturkan kalau pihaknya sempat diminta melakukan perubahan DED pada November 2015 lalu. Dengan besar anggaran perubahan konstruksi bangunan senilai Rp2 miliar lebih. Tapi, ditentang saksi, dengan memberi penjelasan dalam persidangan kalau perubahan itu sudah tidak sesuai dengan konsep DED awal.

Adapun keterangan saksi yang berubah-berubah, menurut Ketua Majelis Hakim, tidak menutup ruang untuk dilakukan konfrontir kembali oleh pihak terdakwa. Dalam hal ini, saksi masih dapat dihadirkan kembali di persidangan berikut.

Patut diketahui, tindak pidana korupsi proyek pembangunan di RSJ Ratumbuysang berbanderol belasan miliar ini, pemicunya kuat diduga berawal dari perencanaan DED. Dimana, diduga keras ada persoalan gambar tayang. Sebab, pihak PPTK mengaku tidak pernah menerima gambar tayang dari Tim Perencanaan. Dan kebenaran ini, tengah ditelusuri pihak Penasehat Hukum para terdakwa.

Baca juga:  Polres Minsel kawal ibadah perayaan Natal di 535 Gereja

Sebelumnya, Lampus sempat diajukan sebagai saksi oleh tim JPU. Dimana, Lampus diduga coba melindungi konsultan pengawas, dengan memberikan keterangan bahwa dirinya tidak mengetahui soal adanya surat teguran dari pihak RSJ Ratumbuysang ke konsultan pengawas. Dan begitu, terdakwa PPTK mengkonfrontir, Lampus pun ikut meralat keterangannya.

Selain Lampus, pihak JPU juga telah menghadirkan SP alias Sanny, selaku mantan Asisten II Pemprov Sulut sebagai saksi. Dalam persidangan, telah tersaji fakta adanya proses peminjaman uang sebesar Rp1 miliar dari SP kepada pihak terdakwa Liando.

Menurut keterangan SP, uang tersebut dipinjam untuk membiayai kegiatan tournament Brigde. Hanya saja, saat memberikan peminjaman, terdakwa Liando menggunakan nama PT Liando Beton. Saat itu, proyek pembangunan di RSJ Ratumbuysang tengah berlangsung.

Adapun dalam perkara ini, selain terdakwa Liando, pihak PPTK, pihak Kejaksaan juga telah menyeret ke meja hijau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Ketiganya, telah dijerat pidana dengan menggunakan Undang-Undang Tipikor. (hng)

Pos terkait